Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

KPK: Titik Rawan Korupsi, Tata Ruang Jadi Tata Uang

Kamis 27 Feb 2020 15:23 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Hafil

Tata ruang yang tidak jelas akan memunculkan korupsi. Foto:  Ilustrasi korupsi

Tata ruang yang tidak jelas akan memunculkan korupsi. Foto: Ilustrasi korupsi

Foto: Republika/Mardiah
Tata ruang yang tidak jelas akan memunculkan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, dalam kajian KPK terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), proses perizinan menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang berujung pada kerusakan lingkungan. Jika dicermati, tata ruang yang tidak jelas justru menjadi celah korupsi bagi kepala daerah untuk memperjualbelikan izin.

Baca Juga

“Tata ruang akhirnya menjadi tata uang. Uang untuk mendapatkan izin,” ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Rabu (26/2) kemarin.

Hal tersebut berdampak masih tingginya angka kemiskinan di lokasi melimpahnya SDA seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Dengan mudah kita bisa melihat kemiskinan ada di sana, di sekitar lokasi tambang atau hutan yang seharusnya bisa menjadi sumber untuk mensejahterakan mereka,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jasmin Ragil Utomo, mengungkapkan, masih ada kendala dalam gugatan perdata SDA dan lingkunga hidup. Di antaranya adalah masih relatif sulitnya memperoleh data aset calon tergugat atau termohon eksekusi untuk keperluan sita jaminan/sita eksekusi; pemulihan fungsi lingkungan hidup memakan waktu lama. 

Sementara pelaksanaan eksekusi harus tuntas; dan belum adanya ketentuan mengenai selisih antara dana yang digunakan untuk pemulihan fungsi LH dengan nilai putusan jika kurang atau lebih.  "Intinya, meski nilai kerugian lingkungan telah diputuskan hakim, eksekusi pemulihan dan penggantian kerugian tidak mudah dilaksanakan,” ujarnya.

Peneliti dari Auriga, Grahat Nagara, menyarankan beberapa hal dalam menghadapi munculnya tantangan upaya hukum untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Menurutnya, perlu dilakukan penyitaan aset untuk memaksa pelaksanaan eksekusi.

“Selain itu, perlu mendefinisikan ulang kerusakan lingkungan sebagai bagian kerugian negara, serta penjeraan lebih lanjut kepada pelaku dengan pencabutan izin, baik itu izin lingkungan maupun izin usaha,” kats Auriga.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA