Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Mendag Diminta Prioritaskan BUMN Impor Gula

Kamis 27 Feb 2020 14:11 WIB

Red: Hiru Muhammad

Petugas menata produk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Beras Kita dan gula Manis Kita di gudang Bulog, Jakarta, Selasa (14/2).

Petugas menata produk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Beras Kita dan gula Manis Kita di gudang Bulog, Jakarta, Selasa (14/2).

Foto: Tahta Aidilla/Republika
Komisi VI akan mencari tahu kebijakan yang diambil Mendag karena merugikan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata mendesak Menteri Perdagangan untuk memberikan prioritas impor gula kepada BUMN sektor gula. Sebab menurutnya saat ini Menteri Perdagangan telah melakukan langkah yang salah ketika memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak swasta untuk mengimpor gula.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Menurutnya BUMN sangat membutuhkan political will dari Mendag untuk dapat menghidupi usahanya, sehingga seharusnya diberikan prioritas.

“Ini jadi pertanyaan, kenapa BUMN tidak diberdayakan. Sedangkan BUMN itu saat ini rata-rata di bidangnya lagi terpuruk semua. Saya minta Presiden dan Menteri terkait berupaya keras agar BUMN itu dipulihkan karena bermasalah semua. Kalau kita kasih pekerjaan kepada mereka tentunya kan ada sedikit, paling tidak membuat mereka bisa eksis,” saran politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut seperti dikutip laman resmi DPR RI.

Politisi yang akrab disapa Tyo ini menuturkan akan berupaya mencari tahu lebih lanjut terkait kebijakan yang diambil Mendag karena menurutnya hal ini sangat merugikan dalam rangka memberikan pendapatan  negara. Solusi terbaik yang ia berikan adalah kebijakan impor gula 50:50 kepada BUMN dan swasta yang tentunya lebih menguntungkan pada kedua pihak.

 “Ini yang perlu saya pertegas dan kami akan mencari tahu lebih jauh terkait permasalahan dari penunjukkan menteri perdagangan ini kenapa ada BUMN tidak ditunjuk, semuanya di-kasih ke swasta. Saya heran aja kebijakan bapak ini menurut saya tidak masuk akal. Karena ada BUMN dan bapak bagian dari pemerintahan memberi kepada yang lain. Lebih bagus lagi  kalau berbagi, setengah untuk BUMN setengah lagi untuk swasta,” kata Politisi dapil Bangka Belitung tersebut.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA