Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Soal Status Kompol Rosa, Polri : Nanti Lihat Perkembangan...

Kamis 27 Feb 2020 06:42 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sebelumnya Mabes Polri menarik penugasan dua penyidiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakjelasan status penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti sampai saat ini menjadi tanda tanya. Mabes Polri mengaku akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait status penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan kapan perkembangan tersebut akan disampaikan ke masyarakat.

"Saya kira penjelasan dari Pak Ketua KPK dan pihak kepolisian kan sudah disampaikan ke media. Nanti lihat saja perkembangannya lebih lanjut ya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Asep Adisaputra di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

Sebelumnya diketahui, Kompol Rosa adalah salah satu penyidik KPK yang sempat diperbantukan ketika proses operasi tangkap tangan (OTT) mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 8-9 Januari 2020. Kemudian pada 12 Januari 2020, KPK meneria surat dari Mabes Polri yang ditandatangani asistem SDM berisi penarikan penugasan dua penyidik, Kompol Indra dan Kompol Rosa Purbo.

Kemudian pada 15 Januari 2020, lima pimpinan KPK menyepakati pengembalian dua penyidik tersebut. Tindak lanjut dari disposisi itu kemudian melalui sekretaris jenderal, Kabiro SDM dan mekanisme birokrasi lainnya. Namun dalam perjalanannya,  terdapat surat tertanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Surat itu berisi pembatalan penarikan dua penyidk itu.

Status Kompol Rosa kini menjadi tidak jelas setelah dipecat KPK, tapi tidak diterima oleh institusi asalnya, Polri. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (20/2), mengatakan, surat keberatan dari Kompol Rosa Purbo Bekti perihal pengembaliannya ke Mabes Polri dan dalam proses telaah dan pembahasan. Telaah melibatkan tim SDM dan Biro Hukum.

"Info terakhir sudah dalam proses telaah dan pembahasan tim terdiri dari pimpinan, birkum (biro hukum), dan SDM," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, belum lama ini. 

Sebelumnya, pimpinan KPK telah menerima surat keberatan tersebut pada Jumat (14/2). Ali menyatakan, langkah yang diambil Rossa tersebut seusai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Tentu ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang mekanisme yang bisa ditempuh ketika ada masyarakat atau warga yang dirugikan terhadap sebuah keputusan maka bisa melakukan upaya administrasi, yaitu keberatan dan banding," kata Ali di gedung KPK, belum lama ini. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA