Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Perumnas Gaet BUMD dan BUMN untuk Kembangkan Bisnis

Kamis 27 Feb 2020 01:00 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (25/2).Perum Perumnas pada tahun ini menyiasati keterbatasan lahan untuk membangun perumahan dengan menggaet BUMD dan BUMN.

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (25/2).Perum Perumnas pada tahun ini menyiasati keterbatasan lahan untuk membangun perumahan dengan menggaet BUMD dan BUMN.

Foto: Antara/Dedhez Anggara
PUPR mencatat angka backlog perumahan mencapai 13.6 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN Perumahan, Perum Perumnas pada tahun ini menyiasati keterbatasan lahan untuk membangun perumahan dengan menggaet BUMD dan BUMN. Hal ini dilakukan perusahaan agar bisa ekspansi bisnis dan meningkatkan penjualan.

Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo menjelaskan total lahan yang dimiliki oleh perusahaan hanya sebesar 9.000 hektare. Padahal, kebutuhan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah masih tinggi. Untuk bisa menyiasati hal tersebut, perusahaan menggandeng BUMD dan BUMN untuk bisa menambah lahan untuk pembangunan rumah tapak.

"Mahalnya tanah yang terletak di area Jabodetabek mengharuskan Perumnas untuk berfikir out of the box dan melakukan beragam pembenahan. Pembenahan lebih menitikberatkan pada penerapan kerja sama bisnis dengan instansi lainnya. Dengan menciptakan uniqueness untuk penciptaan pangsa baru yang menguntungkan," ujar Bambang di Kementerian BUMN, Rabu (26/2).

Bambang juga menjelaskan saat ini kerja sama dengan BUMN dan BUMD paling mungkin dilakukan. Apalagi angka populasi backlog saat ini masih tinggi.

"Keterbatasan landbank terutama di daerah Jabodetabek dimana populasi backlog tertinggi terjadi, disiasati dengan kerjasama dengan berbagai BUMN dan BUMD atas lahan idle para BUMN dan BUMD tersebut, di beberapa lokasi seperti Kalibata Jakarta dengan PT Pertani, Kelapa Gading dengan PT BGR Logistik dan Cempaka Putih dengan PD Pasar Jaya," ujar Bambang.

Dilansir dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR bahwa angka backlog mencapai 13.6 juta. Dan terdapat fakta lainnya, sesuai dengan survei yang dilakukan di 33 kota terhadap 5 juta potensial konsumen bahwa backlog berada di Jabodetabek dengan prosentase mencapai 62 persen.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA