Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Tak Jadi Ibu Kota, Jakarta Perlu Tata Ulang

Rabu 26 Feb 2020 02:55 WIB

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto

Suasana revitalisasi Taman Plaza Selatan Monas yang diberhentikan di Jakarta, Rabu (29/1).

Suasana revitalisasi Taman Plaza Selatan Monas yang diberhentikan di Jakarta, Rabu (29/1).

Foto: Republika/Thoudy Badai
Akan banyak bangunan pemerintahan pusat di Jakarta yang akan kosong.

REPUBLIKA.CO.ID, Permasalahan Jakarta tidak ada habisnya, mulai banjir hingga kemacetan. Setelah tidak jadi ibukota, Jakarta dituntut harus berbenah secara total dan menata ulang kawasan perkotaannya agar persoalan klasik Jakarta bisa segera diselesaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, rencana pemerintah pusat memindahkan ibukota ke Penajam, Kalimantan Timur, merupakan kesempatan dan peluang bagi Jakarta untuk berbenah. Sebab, bagaimanapun Jakarta akan menjadi daya tarik bagi pebisnis dan pelancong.

"Karena itu, walaupun Jakarta tidak lagi jadi ibukota, namun tidak otomatis kekhususan Jakarta hilang ketika ibukota berpindah," kata Jimly kepada wartawan saat diskusi Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah di DPD Demokrat, Selasa (25/2).

Jimly mengingatkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mulai melakukan pembenahan secara besar-besaran untuk Jakarta. Karena dalam beberapa tahun ke depan, akan banyak bangunan pemerintahan pusat di Jakarta yang akan kosong, karena proses pemindahan perkantoran ke ibukota baru.

"Karena itu, perlu ada ketentuan transisi, peralihan ibukota, untuk mengantisipasi dan menjadi pintu keluar agar bisa dilakukan secara bertahap," jelas Jimly.

Begitu juga jalan keluar bagi persoalan Jakarta yang akan ditinggalkan, menurutnya Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan dari sekarang bagaimana solusi jangka panjang menyelesaikan persoalan Jakarta, mulai dari banjir, macet, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria setuju perlunya penataan ulang Jakarta setelah kota ini tidak lagi menjadi ibukota. Menurutnya, selama ini, banyak yang hanya berpikiran permasalahan yang ada di Jakarta dianggap selesai kalau ibukota dipindah. Walaupun secara fisik, bisa namun menurutnya kenyataannya problem Jakarta tetap harus diselesaikan secara holistik.

"Jakarta sekarang sudah menjadi miniatur indonesia. Hampir pasti semua warga jakarta yang harusnya pindah ke ibukota baru, tapi enggan pindah dan masih mau di jakarta. Jadi sebenarnya jakarta tidak ada perubahan yang signifikan ketika ibukota baru sudah siap," sebut cawagub yang akrab disapa Ariza ini.

Karena, lanjut dia, dari sisi fasilitas kota Jakarta tetap lebih menarik perhatian dibandingkan ibukota baru. Untuk itu sebagai cawagub, Riza sepakat perlunya tata ulang kawasan bila Jakarta tetap pada kawasan ekonomi khususnya, yang memiliki kewenangan lebih untuk menata kota jauh lebih besar.

"Saya setuju harus ada ekonomi khusus. Jakarta harus bisa menyangi Singapura, menjadi kota bisnis, kota riset, kota jasa dan kota wisata," imbuhnya.

Sedangkan Cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis menilai, selain tata ulang kota, Jakarta juga perlu dibranding ulang. Salah satu caranya, kata dia, dengan mewujudkan yang disebut greater Jakarta. Dimana Jakarta sebagai mantan ibukota dilakukan penataan secara besar besaran dan melibatkan kawasan sekitarnya yakni Tabgerang, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi menjadi Greater Jakarta.

"Mindset rebranding Jakarta perlu dilakukan pasca 2024 atau pasca ibukota dipindah secara keseluruhan. Perbaikan infrastruktur, jasa dan pariwisata. Mau gak mau harus membuat proposal Jakarta greater,"  tutur cawagub yang akrab disapa Bang Ancah ini.

Ia menilai, dengan menyatukan kawasan penyangga menjadi grater Jakarta penyelesaian persoalan Jakarta akan disinkronkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Bagaimana Depok Tangerang, Tangsel, Bekasi menyelesaikan persoalan kotanya secara bersama. Sebab kalau tidak begini, menurut dia akan sangat sulit menyelesaikan masalah Jakarta sendiri.

Tapi, dia menegaskan, walaupun wilayah itu masuk dalam greater Jakarta, tetapi secara administrasi mereka tetap memiliki wilayah sendiri. "Ini tanpa mengganggu wilayah administrasi mereka," ucapnya. 

Dengan usulannya ini, Nurmansjah yakin, Jakarta bukan hanya mulai memperbaiki dan menata ulang dirinya sendiri. Namun, juga menyelesaikan problem di sekitar Jakarta yang sebenarnya ikut menyumbang persoalan di Jakarta.

"Jakarta saat ini sudah dalam capaian baik dalam hal transportasi, teknologi smart city, tapi kalau soal banjir belum ketemu. Padahal banyak langkah dilakukan pencegahan banjir. Ini harus dilakukan bersama daerah penyangga," tegasnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA