Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Politikus PDIP Ini Setuju Area Lintas Sepeda Motor Diatur

Selasa 25 Feb 2020 03:07 WIB

Red: Ratna Puspita

Pengendara sepeda motor (Ilustrasi)

Pengendara sepeda motor (Ilustrasi)

Foto: Prayogi/Republika
Masinton menilai pengaturan bermanfaat karena dapat menurunkan angka kecelakaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, mendukung wacana pengaturan area lintas kendaraan roda dua untuk menjadi salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya. Menurut dia, wacana pengaturan itu bermanfaat karena dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.

Baca Juga

"Kalau kita lihat angka kecelakaan di jalan raya kan paling banyak itu dari kendaraan roda dua ya. Menurut saya perlu diatur rute (pelintasannya)," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Ia menyarankan area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas itu diatur dalam RUU tentang revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). "Ya di LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan," kata dia.

Wacana mengatur area lintasan kendaraan bermotor roda dua bukan berarti melarang masyarakat mengendarai roda dua di jalan raya. Wakil Ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa, mengatakan, pengaturan area kendaraan roda dua akan tetap mengakomodasi kebutuhan kendaraan roda dua bagi masyarakat.

Sebab, jika dilarang memiliki kendaraan roda dua pun akan menyulitkan masyarakat. “Tidak adanya roda dua pun akan menyulitkan masyarakat luas. Di tempat-tempat seperti Jakarta, mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik seperti adanya moda raya terpadu dan lain-lain," kata dia.

"Tetapi, di daerah-daerah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir. Tetapi, area dimana kendaraan roda dua bisa melintas mungkin itu yang bisa kita atur,” kata dia.

Sementara itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengutarakan keinginannya agar para pengguna kendaraan roda dua bisa menikmati fasilitas jalan tol. Ia mengatakan selama ini, jalan bebas hambatan itu hanya bisa dinikmati kendaraan roda empat atau lebih.

Padahal, para pengguna kendaraan roda dua pun juga ikut membayar pajak untuk berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. "Maka sudah sepatutnya para pengendara roda dua mendapat hak-hak yang sama," ujar dia.

Menurut dia, para pekerja di Jakarta masih banyak menggunakan kendaraan bermotor roda dua dalam menjalankan aktivitas mereka. “Untuk itu, dari gedung parlemen ini mendorong pemerintah untuk mendorong pengelola jalan tol untuk membangun jalur khusus roda dua," kata dia.

"Ini penting bagi rakyat kita yang baru mampu membeli rumah sederhana di Cibinong, Bogor, Cibubur, Depok, Bekasi, Kerawang, Tangerang, Banten, dan sekitarnya. Tidak perlu mengontrak dan bertarung nyawa di jalan raya yang ruwet dan semrawut untuk bekerja di Jakarta,” kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA