Thursday, 5 Syawwal 1441 / 28 May 2020

Thursday, 5 Syawwal 1441 / 28 May 2020

Wapres Akui Indonesia Kurang Penguasaan Iptek

Senin 24 Feb 2020 13:39 WIB

Rep: Fauziah Mursid / Red: Agus Yulianto

Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rapat kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (24/2).

Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rapat kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (24/2).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
BPPT perlu mitra untuk hirilisasi inovasi teknologi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, masih sangat kurang. Hal ini yang membuat inovasi di Indonesia juga masih lemah, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

"Namun karena kurangnya penguasaan Iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih rendah, masih kalah dengan negara-negara maju," ujar Ma'ruf  saat memberi sambutan di rapat kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (24/2).

Ma'ruf mengungkap, menurut Global lnnovation Index (GII) tahun 2019, saat ini Indonesia berada peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua terendah di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Padahal, masih menurut GII per 2018, dari sisi anggaran penelitian dan pengembangan, alokasi anggaran Indonesia sekitar Rp 27 triliun, lebih besar dibanding Filipina yang hanya Rp 12 triliun dan Vietnam sekitar Rp 24 triliun.

Ia menjelaskan, ini karena di Indonesia, alokasi terbesar inovasi didominasi pembiayaannya oleh Pemerintah. Sedangkan di negara ASEAN didominasi oleh industri. Selain itu, jumlah peneliti Indonesia hanya 89 orang per juta penduduk, dibandingkan dengan Vietnam jumlah peneliti 673 per juta penduduk.

"Indikator terburuk adalah lemahnya institusi," ujar Ma'ruf. Karena itu, Pemerintahan era Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini menempatkan penguasaan Iptek sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional. Apalagi dengan perkembangan Iptek yang begitu pesat, dan inovasi baru terus bermunculan yang memberikan efisiensi dan efektifitas di setiap sektor industri, baik produksi, jasa dan informasi.

"Inovasi inilah yang akan menambah nilai tambah dari suatu produk yang akan berdampak pada perekonomian bangsa," ujarnya.

Ia juga berharap, BPPT sebagai lembaga  Iptek harus dapat diandalkan dalam pengkajian dan penerapan Iptek. Karena itu, ia menilai, BPPT perlu mitra untuk hirilisasi inovasi teknologi.

Karena itu, ia mendukung penuh langkah BPPT dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra-mitranya seperti dengan industri, kementerian dan lembaga, dan perguruan tinggi.

"BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi harus memiliki agenda riset dan inovasi yang diprioritaskan terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional," ujar Ma'ruf.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA