Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

omnibus Law

RUU Omnibus Cipta “Derita” Kerja Bangsa dan MUI

Senin 24 Feb 2020 05:03 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Kontroversi omnibus law (Ilustrasi)

Kontroversi omnibus law (Ilustrasi)

Foto: Republika
Umat Islam dan MUI harus kaji Omnibus dengan seksama.

Oleh: DR Margarito Kamis, pakar hukum tata negara

Dilihat dari sudut pandang konstitusional “Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja” yang isinya meliputi berbagai isu (omnibus = semua), sepintas selalu masuk akal. Dimana letak masuk akalnya? RUU ini membuktikan pemerintah sedang memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Kewajiban konstitusionalnya adalah  menciptakan lapangan kerja.

Kewajiban ini terkoneksi secara fungsional dan logis secara konstitusional dengan hak setiap warga negara untuk bekerja. Hak ini, dengan alasan apapun, tidak akan memiliki nilai, kecuali sekadar nominal dan semantik semata, bila pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja. Supaya bernilai konkrit, maka harus menciptakan lapangan kerja. Akselerasi investasi menjadi salah satu caranya. Hebat.

Kelewat Kacau  

Nuansa progresifnya terlihat begitu dominan. Tetapi, dan ini menarik. RUU ini telah menarik begitu banyak kritik. Kritik-kritik yang telah ditembakan dan dimuntahkan, terlihat sangat konstruktif dan logis. Semuanya, sejauh yang dapat diidentifikasi sama dalam esensinya. 

Esensinya adalah serangkaian gagasan yang dinormakan dalam RUU ini bakal menghasilkan “derita” pada sejumlah aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau tidak mau, suka atau tidak, gagasan yang dikritik itu mendekatkan siapapun pada kebutuhan untuk memeriksa dan mengenali lebih jauh pijakan pikiran pemerintah dibalik RUU ini.

Dalam konteks itu, maka masalah fundamental yang pertama kali  harus diperiksa adalah pijakan filosofisnya. Kedua, konsepnya. Ketiga tujuan dan level logika konseptualisasi teknisnya. Apa betul, dalam semua aspek, RUU ini dialirkan dari prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945?

Bila konsep keadilan dalam RUU yang teridentifikasi membawa “derita” bagi bangsa ini dialirkan dari Pancasila, maka masalahnya bagaimana Presiden menerangkan gagasan sifat usaha –uji coba- dengan upah dan hak pekerja dalam RUU ini? Soal lain adalah bagaimana jalan fikiran Presiden menderivasi keadilan Pancasila pada gagasan yang terdapat dalam 170 RUU ini? 

Mana yang benar di antara dua hal ini yang Presiden pikirkan. Kedua hal itu adalah apakah RUU ini dimaksudkan atau bertujuan mengakselerasi investasi atau menjauhkan presiden dari kemungkinan diimpeach? Bila jawabannya adalah mengakselerasi investasi, mengapa kewenangan presiden dalam sejumlah isu diperluas?

Mau disifatkan apa Presiden dengan RUU ini kelak bila semua gagasan tentang konsentrasi wewenang pada Presiden diterima DPR? Presiden mau disifatkan sebagai raja khas abad kegelapan atau otokrat modern? Apa Presiden mau menakdirkan diri menjadi Raja Louise ke 14 di Perancis, yang menandai dirinya dengan ungkapan negara adalah saya “d’ tate et’s moi”? Tidakkah urusan-urusan teknis pemerintahan, termasuk mengurus investasi, dan aspek lainnya yang terkait secara fungsional, misalnya lingkungan hidup dan tenaga kerja  telah diurusi oleh menteri?

Memperluas kontrol presiden terhadap berbagai hal teknis berpemerintahan memang bukan barang baru dalam sejarah sistem pemerintahan ini. Tetapi presiden harus dapat memberi kepastian bahwa cara itu tidak dimaksudkan lain, apaun itu, selain semata untuk mengakselerasi pembangunan. Berkerangka itu, maka presiden harus memastikan bahwa cara yang ditempuh itu tidak menghasilkan imperial presidency.

Di titik itu perluasan wewenang kontrol presiden tidak boleh menghasilkan matinya, misalnya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi harus dianggap ada bila dalam kenyataannya perluasan kontrol itu tidak menghasilkan proteksi atau perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu.

Presiden ya pemerintah. Pemerintah ya Presiden. Titik. Menteri-menteri adalah pembantu menurut UUD 1945 atau secretary menurut UUD Amerika. Tetapi akal budi mengharuskan presiden untuk terus-menerus dalam setiap aspek teknis dan politis pemerintahan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi serta responsibility.

Andai saja perluasan kewenangan Presiden melalui pasal 170 dimaksudkan secara tersembunyi untuk menghindarkan presiden dari pemakzulan, cara itu mengandung kontradiksi logika.  Justru sebaliknya memudahkan, dalam makna pasal itu menciptakan jalan lebar untuk pemakzulan.

Mengapa? Tidakkah Presiden, dengan konsep pasal 170 itu muncul menjadi center dari semua soal dalam berpemerintahan?

Mengejutkan, tatanan sanksi dalam UU lingkungan yang eksisting  dikesampingkan, diubah dan diganti dengan sanksi administrasi. Presiden, dapat diduga memiliki pertimbangan dibalik gagasan itu. Dapatkah Presiden menerangkan logika dibalik sanksi administrasi yang hendak dikenakan pada perorangan, bukan korporasi yang melanggar ketentuan? 

Sanksi administrasi yang  ditujukan kepada korporasi, tentu tak menimbulkan komplikasi nalar. Jelas itu. Tetapi tidak bila sanksi itu ditujukan kepada operorangna, dikampung pula yang mencari kayu di hutan, sekadar bertahan hidup. Khusus orang-orang kampung, sanksi administrasi ini dimaksudkan, sejauh ini, untuk menghindarkan mereka dari sanksi pidana.

Bisakah Presiden memberi nalarnya? Apa bentuk sanksinya adminsitrasi kepada peroorangan ini? Fasilitas administrasi apa atau hak apa yang timbul dari izin atau dispensasi adminsitrasi negara yang ditangguhkan atau dicabut? Orang kampung yang  terbiasa pergi ke hutan dan dihutan itu mereka menebang satu dua pohon, lalu mau diberi sanksi administrasi?

Tetapi sesulit apapun untuk dibayangkan oleh orang kebanyakan, nampaknya tidak bagi pemerintah. Pemerintah dapat pergi ke gudang cara berpikir progresif dalam pembentukan hukum. Di gudang ini pemerintah dapat menemukan argumen yang menjungkirbalikan pandangan konvensional.

Cara berpikir progresif dalam pembentukan hukum konvensional mengaitkan secara langsung asal-usul hak orang tersebut atau menjadikan asal-usul hak orang tersebut sebagai dasar pemberian sanksi. Sanksinya berupa mencabut untuk selamanya atau sementara hak yang timbul dari pemberian izin atau dispensasi atas orang itu.

Cara berpikir progresif, yang dalam sejumlah isu hukum lebih sering merefleksikan hasrat arbitrer daripada logis, memunginkan pemerintah menemukan sanksinya. Cara berpikir ini bisa mengambil eksistensi adinsitrasi negara yang memonopoli semua hak dan wewenang sebagai basis konsep. Wewenang negara, misalnya menerbitkan KTP dan menerbitkan SKCK bisa dipakai sebagai basis konsepsional menyodorkan sanksi administratif.

Nalarnya begini; oleh karena negara memonopoli wewenang ini, maka negara dapat tidak menerbitkan KTP atau SKCK kepada siapapun orang kampung yang menebang pohon di hutan. Bahkan pemerintah bisa bergerak lebih jauh memperluas subyek yang tercakup sanksi itu. Misalnya  meliputi keluarga penebang hutan sebagai subyek terkena sanksi.

Cara ini, untuk apapun, tidak logis. Tetapi pemerintah bisa saja bersandar pada pandangan filosofis  Jeremy Bentham. Pria ini dikenal sebagai ahli hukum Inggris, dan  figur yang berada dibelakang merajalelanya East India Company pada zamannya. Isu utama dalam filsafat Bentham adalah “manfaat bagi orang terbanyak.”

Tesis sederhananya begini; Demi memberi manfaat kepada orang terbanyak, maka tindakan brutal, apapun jenisnya, sah dan harus diambil. Begitulah konsekuensi konsesional dan transformasi praktisnya filsafat ini. Itu sebabnya semua tindakan, apapun sifatnya dianggap etis dan bermoral  dalam esensinya.

Bila diletakan dalam kerangka RUU ini, maka tesisnya jadi begini; perluasan jenis sanksi administrasi dan perluasan subyeknya perlu dan logis, karena itulah cara mendatangkan, misalnya keselamatan relatif lingkungan. Nalarnya memang tipikal. 

Tetapi tahukah bahwa cara berpikir khas Bentham itu, ditandai oleh sebagian ilmuan sosial sebagai cara berpikir berbau hegemonik. Memang tidak dapat dikatakan berbau komunistik khas Marx. Tetapi satu hal, cara berpikir ini tidak senafas dengan akal budi. Cara berpikir inilah yang membenarkan penderitaan orang India semasa East India Company mengendalikan India. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA