Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20

Ahad 23 Feb 2020 18:07 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Ani Nursalikah

Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz (tengah) dan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan (kanan) di Riyadh, Arab Saudi saat pertemuan G20, Sabtu (22/2).

Isu Pajak Dominasi Pertemuan Menteri G20. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz (tengah) dan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan (kanan) di Riyadh, Arab Saudi saat pertemuan G20, Sabtu (22/2).

Foto: Middle East Online
G20 kesempatan menilai pencapaian negara-negara di bidang transparansi pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Isu perpajakan mendominasi agenda pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari, Sabtu (22/2) dan Ahad (23/2).

Menteri Keuangan Saudi Mohammed Al-Jadaan mengatakan, tahun ini akan menjadi ujian utama untuk isu transparansi pajak di seluruh dunia. Tidak terkecuali untuk transaksi digital yang selama beberapa tahun belakangan selalu menjadi pembahasan oleh G20 atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organizations for Economic Cooperation and Development/ OECD).

Al-Jadaan menyebutkan, pertemuan G20 menjadi kesempatan untuk menilai pencapaian masing-masing negara di bidang transparansi pajak sekaligus membahas rencana mendorong kemajuan transparansi pajak di kemudian hari. "Pertemuan juga menyediakan platform untuk membahas mengatasi tantangan pajak yang mungkin timbul dari digitalisasi ekonomi," ujarnya, seperti dilansir di Arab News, Sabtu.

Al-Jadaan menjelaskan, negara-negara G20 dan OECD telah mencapai keberhasilan besar dalam mengatasi penghindaran pajak. Dalam pertemuan G20, mereka juga bekerja sama menerapkan standar yang disepakati secara internasional tentang transparansi pajak.

Standar-standar tersebut menyeimbangkan kebutuhan untuk mengakses informasi untuk keperluan pajak. "Selain itu, guna melindungi kerahasiaan para pembayar pajak," kata Al-Jadaan.

Ia menambahkan, lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah ditandatangani. Kesepakatan ini untuk mendukung upaya otoritas pajak di seluruh dunia dalam mengumpulkan pendapatan pajak menggunakan mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/ AEoI).

Setidaknya informasi tentang 50 juta akun keuangan sudah dipertukarkan pada akhir 2019 dengan total nilai sekitar 5,54 triliun dolar AS. Dan, hampir 100,4 miliar dolar AS pendapatan pajak tambahan telah diidentifikasi berkat mekanisme kepatuhan dan investigasi secara sukarela.

Gubernur Otoritas Moneter Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/ SAMA) Ahmed Alkholifey mengatakan, ekonomi global kini menghadapi tantangan besar. Penyebabnya, ketidakpastian geopolitik dan keresahan sosial yang terjadi di beberapa negara.

Tapi, Alkholifey mengatakan, masih ada kabar baik buat ekonomi global. Sektor keuangan, terutama sektor perbankan, terus menguat di negara maju dan berkembang.

Alkholifey juga melihat adanya potensi peningkatan ekonomi Saudi di tahun ini. "Singkatnya, saya dapat katakan, pertumbuhan PDB di Arab Saudi diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada 2020," ucapnya.

Selain menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20 dan negara tamu, pertemuan G20 turut dihadiri para kepala organisasi internasional dan regional.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA