Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Bamsoet: PPHN Jamin Stabilitas Politik dan Ekonomi Bangsa

Kamis 20 Feb 2020 18:07 WIB

Red: Gita Amanda

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat media visit ke TV One.

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat media visit ke TV One.

Foto: MPR
Jika tak ada PPHN khawatir berpotensi mendatangkan ketidakpastian bagi para investor.

REPUBLIKA.CO.ID, !JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dibutuhkan untuk menjamin stabilitas politik, ekonomi dan hukum. Dikhawatir jika Indonesia tidak memiliki roadmap pembangunan jangka panjang yang disepakati secara konsensus nasional, tidak hanya berpotensi mendatangkan ketidakpastian bagi para investor. Namun juga bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. 

"Selama ini tidak adanya jaminan, baik secara hukum maupun politik, agenda pembangunan yang dijalankan oleh satu presiden akan dilanjutkan presiden penggantinya. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, nyatanya ada yang tidak dilanjutkan oleh presiden penggantinya. Sehingga pembangunan tersebut menjadi mangkrak dan mengganggu kepercayaan investor serta dunia usaha" ujar Bamsoet, di Jakarta, Kamis (20/2), seperti dalam siaran persnya.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (F-Demokrat) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Sedangkan jajaran Tv One yang hadir antara lain Direktur Utama Ari Ahmad Widarmana, Direktur Programming dan Sport Reva Dedy Utama, Direktur Finance Andi Saliman, Vice Editor in Chief Totok Suryanto, serta Managing Director Viva Group dan Chairman One Pride MMA David Burke.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, untuk program pembangunan berskala besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara, lebih tepat jika diatur dalam PPHN. Karena jika pembangunannya tidak selesai sebelum akhir jabatan Presiden Jokowi di 2024, bukan hal mustahil jika presiden terpilih penggantinya tidak sejalan dalam visi pemindahan Ibu Kota Negara, dan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan progres pembangunan yang sudah berjalan. 

"Mengingat dalam membangun bangsa, tidak mungkin hanya dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun kepemimpinan presiden. Butuh keberlanjutan dari satu presiden ke presiden penggantinya. Keberadaan PPHN yang saat ini sedang dibahas di MPR RI, kelak akan menjadi penjamin agar tidak ada proyek yang mangkrak. Karena keberhasilan pembangunan bangsa, bukan semata hanya tanggung jawab seorang presiden. Melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sehingga arah pembangunannya bisa fokus. Seperti China dengan visi 2050, maupun Arab Saudi dengan visi 2030. Sedangkan Indonesia, program pembangunan usai kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 masih belum jelas. 

"Apakah project yang digagas Presiden Jokowi seperti pemindahan Ibu Kota Negara, kereta cepat Jakarta - Bandung, konektfitas MRT sampai ke Tangerang, LRT mengelilingi Jabodetabek, maupun pengembangan transportasi massal lainnya, akan tetap dilanjutkan oleh presiden mendatang? Semua harus terjamin keberlanjutannya dengan Kehadiran PPHN sebagai road map pembangunan bangsa, setidaknya hingga 2045, akan memberikan kepastian hukum, politik dan ekonomi agar siapapun presiden terpilih selanjutnya, tetap concern membangun bangsa," pungkas Bamsoet. 

Baca Juga

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler