REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu platform keuangan digital, Gopay, meluncurkan layanan pembayaran iuran sekolah atau SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) via aplikasi tersebut. Melalui layanan ini, orang tua dan wali murid tak perlu repot-repot melakukan pembayaran iuran sekolah secara tunai kepada pihak sekolah. Nantinya, pembayaran SPP bisa dilakukan layaknya membeli pulsa telpon atau listrik via aplikasi Gojek.
Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian besar menyambut baik, namun ada juga yang mengkritisi.
John Nedy Kambang, orang tua dari salah satu siswa di SD Islam Al-Azhar 32 Kota Padang, Sumatra Barat misalnya, menyambut baik layanan baru ini. Fasilitas pembayaran iuran sekolah dengan menggandeng platform keuangan digital ia pandang memudahkan para orang tua.
"Kehadiran program ini tentu memudahkan orang tua. Pembayaran iuran lebih mudah dan cepat. Tapi ini momentumnya kok kurang pas ya, di saat Pak Nadiem menjabat," ujar John, Rabu (19/2).
Kendati begitu, John menilai kebijakan ini perlu dikritisi. Meski tujuannya baik, ia melihat ada celah terjadinya konflik kepentingan. Masyarakat, ujarnya, bisa saja punya pandangan miring, terlebih karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merupakan pendiri Gojek, perusahaan rintisan yang memfasilitasi pembayaran SPP via Gopay.
"Apa pun narasi yang disampaikan, ini tak terlepas dari bargaining dan posisi Nadiem sebagai menteri. Kurang elok saja sepertinya," ujar John.
Pengguna menunjukkan aplikasi Gopay. Gopay melayani pembayaran zakat melalui Go Bills.
Untuk menghindari konflik kepentingan ini, John meminta Kemendikbud proaktif menggandeng perusahaan rintisan lainnya yang juga punya layanan dompet digital. Variasi opsi pembayaran oleh lebih dari satu penyedia jasa diyakini mampu menepis anggapan miring bahwa Nadiem punya kepentingan di balik kebijakan 'bayar SPP via Gopay'.
Senada dengan John, Dita Angga seorang wali murid sebuah SMP swasta di Kota Depok, Jawa Barat mengaku tak masalah dengan kebijakan baru ini. Menurutnya, kemudahan pembayaran iuran sekolah via Gopay justru memudahkan. Hanya saja, ia berharap penyedia layanan keuangan digital lainnya, seperti OVO atau Dana, juga dilibatkan pemerintah.
"Aplikasi ini kan memudahkan orang tua. Apalagi zaman berkembang. Cuma ya itu, kalau bisa pilihannya beragam tak hanya Gopay," kata Dita.
Tak hanya orang tua dan wali murid saja yang tertarik dengan konsep baru ini, pihak sekolah pun demikian. Kepala Sekolah SMP Bina Insan Mulia Cirebon, Muhammad Rifai, menilai bahwa perkembangan teknologi memang tak bisa dibendung. Menurutnya, transaksi nontunai terlebih melalui aplikasi dompet digital memang memudahkan penggunanya.
"Positifnya, ini era 4.0 di mana semuanya cashless. Ada bagusnya, toh membantu orang tua dalam pembayaran. Tapi apa harus hanya Gopay saja?"
Rifai mendukung pemerintah agar membuka ruang bagi perusahaan rintisan lain untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Menurutnya, semakin banyak perusahaan rintisan yang dilibatkan, maka semakin banyak sekolah yang terjangkau, termasuk di pelosok-pelosok. Namun ia khawatir, transaksi pembayaran nontunai belum begitu populer pedesaan.
"Bisa diaplikasikan untuk seluruh Indonesia atau enggak? Karena wilayah pelosok tak semua pakai Gopay. Untuk di kota-kota besar pasti membantu, tapi kalau di pelosok belum terjangkau pembayaran nontunai seperti ini," kata Rifai.
Informasi pemanfaatan Gojek untuk pembayaran SPP sekolah dan lain-lain itu diumumkan oleh Senior Vice President Sales Gopay Arno Tse. Dia mengatakan, saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
Menurutnya, perusahaan berupaya melakukan strategi untuk tetap menjadi dompet digital terdepan di Indonesia melalui inovasi dan pengembangan fungsi. Dia mengatakan, Gopay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
