Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Masyarakat Purwakarta Dimudahkan Cek PBB Lewat Aplikasi

Rabu 19 Feb 2020 23:57 WIB

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Esthi Maharani

Layanan Pembayaran PBB.

Layanan Pembayaran PBB.

Foto: Republika/ Wihdan
Sistem Aplikasi Cek PBB Online (Siceupol) memudahkan warga Purwakarta cek PBB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, meluncurkan sebuah inovasi untuk memaksimalkan pendapatan di sektor pajak daerah. Terutama yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Inovasi berupa aplikasi ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat Purwakarta mengecek PBB yang wajib dibayarkan. Layanan pajak berbasis teknologi ini diberi nama Sistem Aplikasi Cek PBB Online (Siceupol).

Kepala Bapenda Purwakarta Nina Herlina mengatakan melalui Siceupol, masyarakat saat ini dapat mengecek PBB secara mudah. Caranya, hanya dengan memegang Handphone (HP), para Wajib Pajak (WP) bisa mengetahui informasi soal PBB melalui aplikasi.

"Aplikasi Siceupol, saat ini sudah bisa diunduh melalui smartphone," kata Nina dalam siaran persnya yang diterima Republika, Selasa (18/2).

Nina menjelaskan, pihaknya sengaja membuat layanan pajak daerah, dengan sistem aplikasi untuk memudahkan masyarakat. Saat ini, jajarannya juga terus melakukan pengembangan.

"Ke depan, para wajib pajak tak hanya bisa mengakses informasi mengenai tagihan maupun layanan informasi lain soal PBB. Tapi, nanti bisa juga untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut," tuturnya.

Ia mengaku, dalam pengembangan aplikasi tersebut pihaknya berencana menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi. Misalnya, Tokopedia. Jadi, ke depan WP bisa juga melakukan pembayaran PBB-nya melalui aplikasi tersebut.

Nina menambahkan, dengan aplikasi ini para WP bisa mengecek soal tagihan yang sudah atau pun yang belum dibayarkan. Termasuk melakukan pembayaran. Jadi, masyarakat tak perlu lagi repot – repot antre datang ke kantor Bapenda.

Nina kembali menambahkan, target pendapatan daerah di sektor PBB, tahun ini mencapai Rp 71,5 miliar. Pihaknya optimistis target tersebut bisa terealisasi 100 persen. Apalagi, saat ini sudah ada kemudahan berbasis teknologi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Kami juga akan memaksimalkan peran para kolektor PBB di masing – masing desa. Salah satu tugasnya, untuk menyosialisasikan aplikasi tersebut," ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA