Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Cuma Punya 7 Pegawai Tetap, BUMN Ini Jadi Sorotan DPR

Rabu 19 Feb 2020 15:00 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda

Rapat dengar pendapat DPR RI menyoroti kondisi PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN yang merugi dan hanya memiliki tujuh orang pegawai tetap.

Rapat dengar pendapat DPR RI menyoroti kondisi PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN yang merugi dan hanya memiliki tujuh orang pegawai tetap.

Foto: Republika/Adinda Pryanka
PT PANN mengurusi dua proyek tetapi proyek itu tidak pernah rampung sehingga merugi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR terkejut mendengar pemaparan soal kondisi PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN yang disampaikan Direktur Utama PT PANN Hery S Soewandi saat saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2). Salah satu yang menjadi sorotan mengenai jumlah pegawai tetap PANN yang hanya tujuh orang, termasuk dirut.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparmita menilai hampir seluruh aspek perusahaan PANN mengalami kerugian.

"Sekarang pegawai tinggal tujuh, termasuk dirut," ujar Sonny.

Sonny mempertanyakan strategi perusahaan dalam menyelesaikan persoalan, mengingat PANN justru mengurusi bisnis perhotelan yang berada di luar bisnis utama. Padahal, PANN memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan tagihan kepada empat perusahaan penerbangan yang sudah pailit.

"Core bisnis nggak jelas, banyak yang diurusi, ini bagaimana baginya hanya tujuh orang yang menagih leasing pesawat yang sudah tidak ada," kata Sonny. 

Direktur Utama PT PANN Hery S Soewandi mengatakan PANN mengalami kerugian perusahaan akibat Perjanjian Penerusan Pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang sudah berlangsung begitu lama. Hery mengatakan perusahaannya pernah dipercaya mengelola dua proyek yakni jetisasi pesawat dengan Jerman dan pemberdayaan kapal ikan dengan Spanyol. Namun, dua proyek ini tidak pernah rampung. Kondisi ini yang menyebabkan perusahaan terpuruk dalam likuiditas dan permodalan negatif.

"Dari kedua proyek tersebut, PANN tidak pernah mendapatkan hasil (keuntungan)," ujar Hery saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Hery berharap suntikan dana berupa PMN nontunai sebesar 3,8 triliun mampu mengembalikan kondisi perusahaan. Heru menilai suntikan PMN akan berdampak pada upaya perusahaan memperbaiki struktur permodalan PT PANN dan perbaikan rasio utang PANN. Hery meyakini dengan adanya PMN, PANN mampu memberikan kontribusi lebih kepada negara melalui pajak, meningkatkan konektivitas, dan menyerap lapangan kerja.

"Rencana PANN setelah mendapat PMN akan kolaborasikan unit pembiayaan maritim dan unit bisnis pelayaran," ucap Hery.

Hery juga menyinggung bisnis PANN di bidang perhotelan. PANN memiliki dua hotel yakni Hotel Grand Permata di Bandung dengan kelas bintang empat dan dan Grand Surabaya yang berbintang tiga.

Hery menyebut kedua hotel tersebut pernah menjadi hotel yang bagus pada masanya, namun sudah lama terbengkalai sehingga banyak properti sudah tua dan usang. Sejak masuk di PANN pada 2015, Hery melakukan investasi kepada dua hotel tersebut. Namun tidak begitu optimal lantaran keuntungan per tahun hanya sekira Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar.

"PANN sekarang ini sebelum PMN itu, pengawai cuma ada enam pegawai tetap dan tujuh dengan saya dan 12 outsourcing, itu dibiayai dari hotel dan penyewaan kantor kami," kata Hery.

Hery tak menampik usaha hotel memang bukan menjadi bisnis utama PANN yang menjadi sorotan Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN fokus pada bisnis utama masing-masing. Hery mengatakan akan fokus kembali pada bisnis utama untuk pembiayaan maritim dan bisnis pelayaran setelah mendapatkan PMN.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA