Monday, 22 Zulqaidah 1441 / 13 July 2020

Monday, 22 Zulqaidah 1441 / 13 July 2020

Omnibus Law Bukan untuk Untungkan Investor

Selasa 18 Feb 2020 16:53 WIB

Rep: Havid Al Vizki/ Red: Wisnu Aji Prasetiyo

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
EMBED
Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik RUU Omnibus Law.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Karena menurutnya, saat ini waktu yang tepat untuk datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dikarenakan masih dalam tahap RUU. 

Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk mempersilakan masyarakat memberikan kritik dan juga saran ke DPR RI. Nantinya, di DPR RI akan ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Ia menambahkan, yang terpenting semuanya harus setuju terhadap Undang-undang Omnibus Law. Dan, ia pun menepis anggapan bahwa RUU tersebut akan menguntungkan investor.

 

 

Videografer | Havid Al Vizki

Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

 
 

BERITA LAINNYA