REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau, Ronny Rosfyandi memaparkan kinerja tahun 2019 dan rencana aksi untuk tahun 2020, pada Selasa (4/2) di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Hal ini merupakan fungsi akuntabilitas dan transparansi Kementerian Keuangan salah satunya perwakilan Kemenkeu Riau.
Ronny menyatakan di tahun 2019, target penerimaan Bea Cukai dari bea masuk tercapai 83 persen. Hal tersebut disebabkan karena perubahan impor dari BC 2.3 menjadi skema AFTA, yang merupakan salah satu kebijakan dalam pemberian fasilitas ke industrial.
"Ini membuktikan bahwa pengumpulan penerimaan negara dari bea masuk memang penting, namun pemberian fasilitas kepabeanan untuk industri dan perlindungan masyarakat juga sama pentingnya. Bea Cukai selalu berusaha untuk menyelaraskan tugas dan fungsi,”tutur Ronny.
Selain Ronny, Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, Edward Hamonangan Sianipar juga berkesempatan menjelaskan kinerja instansinya. “Di Pekanbaru, jumlah wajib pajak di Provinsi Riau yang terdaftar dibandingkan dengan usia penduduk produktif Riau sebesar 39.64 persen, yang mana menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Riau masih dapat digali lagi. Termasuk untuk PBB perkebunan yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat akan diselesaikan dan akan menjadi tambahan untuk penerimaan pajak di Riau,” ucap dia.
