Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Menteri ATR/BPN Dukung Pengembangan Pariwisata Bali

Senin 17 Feb 2020 16:07 WIB

Red: Gita Amanda

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio (ketiga kanan) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Doso Agung (kanan) saat meninjau rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (14/2/2020).

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio (ketiga kanan) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Doso Agung (kanan) saat meninjau rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (14/2/2020).

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan dalam hal pengadaan tanah.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berencana menghadirkan Benoa Maritime Tourism Hub dengan fasilitas terintegrasi, untuk mengembangkan pariwisata Pulau Dewata. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil yang berkesempatan hadir pada rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan di bidang pertanahan dan tata ruang.
 
“Saya pikir tugas kita adalah mendukung terkait pertanahan dan tata ruang. Salah satunya dengan adanya omnibus law, maka masalah pertanahan antar-Kementerian dapat diselesaikan,” tutur Sofyan A. Djalil saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub yang diselenggarakan di Inaya Putri Bali, Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.
 
Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil juga menerangkan Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan dalam hal pengadaan tanah dengan skema yang sudah ditentukan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Sejak ada UU tentang pengadaan tanah, kita telah berhasil membebaskan banyak bidang tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol, dan proyek jalan tol saat ini sudah hampir tuntas. Begitu pun dengan bandara dan pelabuhan,” terangnya.
 
Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam hal percepatan pendaftaran tanah. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan dan menyertifikatkan lebih dari 26 juta bidang tanah. Ini adalah percepatan yang luar biasa.

Baca Juga

Sebagai bukti, dulu biasanya dalam satu tahun hanya terdaftar 800 ribu bidang tanah. Tapi pada tahun 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil mengeluarkan produk sebanyak 5,4 juta bidang tanah. Selanjutnya 2018 sebanyak 9,3 juta bidang tanah dan di tahun 2019 bisa mengeluarkan produk sampai dengan 11,2 juta bidang tanah sehingga pada tahun 2025 ditargetkan seluruh bidang tanah sudah terdaftar.

Di akhir sambutan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN atas rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub. “Apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Kementerian BUMN ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa dan ini bisa menjadi model bagi proyek-proyek pengembanan pelabuhan lainnya,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.
 
Setelah rapat koordinasi usai, Menteri ATR/Kepala BPN beserta Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi Benoa Integrated Maritime Tourism Hub yang berada di Pelabuhan Benoa.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA