Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Banyak Pekerja Migran tak Terlayani KB

Senin 17 Feb 2020 15:23 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Agus Yulianto

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Foto: Republika/Prayogi
Mereka kebanyakan tinggal bersama keluarganya di kamp perkebunan.

REPUBLIKA.CO.ID, SARAWAK -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pelayanan KB bagi pekerja migran Indonesia di Sawarak, Malaysia. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini, masih banyak pekerja migran yang tinggal bersama keluarganya di kamp perkebunan, namun tidak terlayani pemasangan kontrasepsinya.

"Kami melakukan pelayanan KB di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ini sebagai komitmen BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan khususnya terkait pelayanan KB. Ini juga sebagai perwujudan negara hadir memikirkan masyarakat kita. Tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi juga di negara lain," kata Hasto, dalam keterangannya Ahad (16/2). 

photo
Pekerja di perkebunan sawit, ilustrasi

Pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana), terutama di daerah yang memiliki capaian rendah. Termasuk juga di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang dirasakan belum optimal. 

Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Yonny Tri Prayitno menjelaskan, pihaknya melanjutkan ide yang sudah digagas untuk mencari pola agar pemerintah bisa hadir di antara para pekerja migran. Pasalnya, mereka berada jauh di ladang dan memiliki akses yang sulit. 

"Alhamdulillah sudah ada sekolah Indonesia melalui Community Learning Center (CLC). Dengan BKKBN Kalbar, kita ada gagasan terkait pelayanan keluarga berencana, hal ini setelah kita lakukan survei pekerja di ladang perkebunan," katanya. 

"Kami memikirkan apakah pekerja migran ini memikirkan tentang KB dan terlayani KB, ternyata mereka melakukan KB secara mandiri namun mereka belum paham bagaimana cara mengatur mengelola KB," sambung Yonny. 

Dikatakan Yonny, jumlah pasangan usia subur (PUS) di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat berjumlah 522 PUS. Mereka juga masih belum terinformasi tentang keluarga berencana dan berkualitas. Sehingga, Konsulat Jenderal RI di Kuching, Malaysia sangat menyambut baik keinginan BKKBN untuk menyelenggarakan Pelayanan KB di perbatasan Indonesi-Malaysia tersebut. 

Kegiatan ini, akan menjadi pilot project untuk menciptakan pola sistem pelayanan KB di wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Menurut dia, alasan BKKBN harus membangun sistem tersebut karena KB bukanlah pelayanan terputus yang hanya dilakukan sekali saja. "KB dilakukan secara berkelanjutan," tegasnya. 

Yonny juga menyebutkan, sistem pelayanan KB di perbatasan negara Indonesia-Malaysia bisa dilakukan mencontoh dari Community Learning Center (CLC). Caranya yaknk dengan memperkerjakan guru-guru yang berasal dari Indonesia dengan tenaga kontrak selama 2 tahun.

“Di CLC, ada 2 jenis guru yaitu guru bina (tenaga ahli kontrak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) serta guru pamong/bantu (difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan Malaysia). Mungkin saja untuk pelayanan KB bisa mengadopsi sistem tersebut,” ungkap Yonny.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA