Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Survei: Mayoritas Warga Setuju Ibu Kota Negara Dipindah

Ahad 16 Feb 2020 20:56 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Endro Yuwanto

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sebesar 57,1 persen publik menilai kebijakan itu bisa kurangi kepadatan di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan Indobarometer mendapati bahwa 53,8 persen publik menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan 30,4 persen masyarakat menyatakan sebaliknya.

"Ada lima alasan utama publik setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur," kata Direktur Indobarometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (16/2).

Berpaku pada hasil survei, sebesar 57,1 persen publik menilai kebijakan itu dapat mengurangi kepadatan di Jakarta. Sebanyak 18,7 persen berpendapat langkah itu juga berpotensi menciptakan pemerataan pembangunan.

Pemindahan ibu kota juga dinilai dapat menekan kesenjangan ekonomi (7,1 persen) dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (5 persen). Sebesar 4,2 responden juga menilai Kalimantan Timur merupakan wilayah yang luas.

Survei juga mendapati bahwa 47,8 persen publik menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Alasan terbesar adalah Kalimantan Timur merupakan wilayah yang sangat luas dan masih jarang penduduk.

Publik juga menyebut bahwa daerah itu bisa menjadi pusat bagi provinsi sekitarnya di luar Jawa. Sumber daya alam di kawasan itu juga melimpah dah Kalimantan Timur berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Sebesar 45,9 persen publik berpendapat bahwa Presiden RI Jokowi akan berhasil membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sedangkan 18,9 persen publik  berpendapat presiden akan gagal membangun ibu kota negara baru," kata Qodari.

Sementara, sebanyak 26,3 persen publik menilai bahwa Provinsi Kalimantan Timur bukan lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota negara baru. Lima alasan utama publik bahwa Jokowi akan gagal membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah memerlukan biaya yang sangat mahal (43,3 persen).

Responden juga menilai bahwa memindahkan ibu kota membutuhkan waktu yang sangat lama (29 persen), memindahkan ibu kota sama dengan memindahkan segala aspek (12.,9 persen), pesimistis Jokowi akan berhasil (9.4 persen), dan pemindahan ibu kota dalah memindahkan sistem pemerintahan yang kompleks (4 persen).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA