Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

ADEKSI Klaim Siap Sinkronisasi Perda dengan Omnibus Law

Jumat 14 Feb 2020 15:21 WIB

Rep: Fauziah Mursid / Red: Agus Yulianto

Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta.

Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta.

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Penyesuaian juga untuk memastikan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) Didi Sumardi mengatakan, pemerintahan daerah harus menyesuaikan peraturan daerah (Perda) dengan Undang Undang Omnibus Law jika nantinya sudah disahkan Pemerintah dan DPR. Menurutnya, itu berlaku jika ada Perda yang tidak sesuai dengan RUU Omnibus Law.

"Dengan sendirinya harus dilakukan segera penyesuaian, tidak serta merta tentu seperti itu mekanismenya. Kita di DPRD akan kita lakukan langkah-langkah penataan terhadap berbagai Perda yang harus sejalan dengan undang-undang omnibus law nantinya," ujar Didi usai beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (14/2).

Didi memastikan, daerah sudah mengantisipasi perubahan ini sejak Pemerintah pusat menggagas Omnibus Law. Sebab, penyesuaian juga untuk memastikan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Karena itu, 93 DPRD kota se-Indonesia yang ada di bawah ADEKSI akan mendorong perbaikan Perda yang bertentangan dengan Pemerintah Pusat.

"Prinsipnya kita harus sesuaikan dengan kebijakan perundang-perundangan nasional, karena itu tentu langkah-langkah untuk bagaimana menata hukum nasional di daerah sejalan dengan Omnibus Law," kata Ketua DPRD Kota Mataram itu.

Namun, Ketua ADEKSI Armudji, belum dapat memastikan Perda seperti apa yang nantinya terdampak dengan adanya RUU Omnibus Law itu.

"Jadi sekarang kan kita belum tahu undang-undangnya juga belum, karena kalau begitu nanti sudah didrop, kita akan menyesuaikan dan ada sosialisasi," ujarnya.

Karena itu, dia berharap, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di Musyawarah Nasional ADEKSI mendatang, bisa mengungkap gambaran substansi dari RUU Omnibus Law. Dengan begitu, bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah.

"Dengan adanya omnibus law ini saya kira yang sudah tidak berlaku mungkin bertentangan dengan atas ini akan direvisi. Yang revisi siapa ya DPRD di kota maupun provinsi ini," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA