Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020

Tuesday, 16 Rabiul Akhir 1442 / 01 December 2020

korupsi

Belajar Dari Isu Korupsi dan Teror Bersenjata di Thailand

Jumat 14 Feb 2020 05:07 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Polisi Thailand melakukan olah tempat kejadian perkara insiden penembakan di Mal Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Ahad (9/2).

Foto:
Bisakah kita atasi korupsi lebih baik dari Thailand

Waspada “Virus ATT”

Jika menggunakan kacamata yang sama, kita di Indonesia juga patut waspada terhadap isu-isu serupa. Mengingat, tingkat ketimpangan di Indonesia, misalnya, juga tidak jauh dari Thailand. Pada 2018, merujuk data yang sama sebagaimana disusun oleh Credit Suisse, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 45,4 persen. Dengan ketimpangan kekayaan sebesar itu, posisi Indonesia tahun 2018 adalah terburuk kelima di dunia, setelah (1) Thailand, (2) Rusia, (3) Turki, dan (4) India.
 
Belum lagi, sejak akhir tahun lalu isu korupsi juga kembali naik daun. Isu pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah disambut oleh gelombang demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Dikorupsi” oleh para mahasiswa dan pelajar kala itu. Meski aksi demonstrasi itu kini tak berlanjut, namun masyarakat saya kira terus mengawasi dengan jengah. Apalagi, sesudah isu pelemahan KPK, kini mencuat sejumlah kasus mega korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN, mulai dari Jiwasraya hingga Asabri.

Bercermin dari kasus “amuk tentara Thailand” (ATT) kemarin, isu ketimpangan, ketidakadilan, juga korupsi, memang tidak bisa dilihat hanya dari kacamata tunggal. Sebab, risiko yang dihadapi isu tersebut selalu lebih kompleks dari persoalan awalnya. Bank Dunia sendiri sudah mengingatkan jika ketimpangan pendapatan yang melebar di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, misalnya, cukup berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah keberagaman etnik dan agama, risiko yang kita hadapi bisa berkali lipat skalanya.
 
Menghadapi risiko itu, Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Setiap beleid yang potensial memperbesar ketimpangan, atau mencederai rasa keadilan publik, sudah seharusnya tidak dirilis, sebab hanya akan memperbesar risiko terjadinya konflik di masa mendatang. 
 
Namun, persis di soal-soal inilah saya khawatir Pemerintah gegabah melangkah. Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digagas Pemerintah, misalnya, yang telah memancing reaksi keras kalangan buruh, sejak awal sudah kelihatan hanya akan memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Di satu sisi Pemerintah melibatkan banyak sekali pengusaha dalam penyusunan draf omnibus law tersebut, namun di sisi lain kaum buruh yang juga akan terdampak justru dipinggirkan atau diabaikan suaranya. Itu jelas bukan pola manajemen konflik yang bagus. Secara dini Pemerintah justru telah membuka keran potensi konflik.
 
Di sisi lain, saya melihat cara Pemerintah untuk meredam konflik akibat kesenjangan dan ketidakadilan juga kian mendekati cara-cara Orde Baru. Kita ingat, pada 1978 dulu, saat Indeks Gini Indonesia mencapai 0.38, yang merupakan rekor tertinggi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan angka ketidakpuasan dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru justru adalah meluncurkan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Isu struktural ketimpangan dan ketidakadilan, yang seharusnya direspon oleh kebijakan teknokratik, justru direspon dengan proyek ideologisasi. 
 
Jadi, potensi konflik bukannya diredam dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil, atau strategi pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat (bukan sekadar memperbesar kue ekonomi para elite), tapi justru diredam dengan Pancasila. Buntutnya, semua suara kritis terhadap Pemerintah kemudian dicap sebagai tidak Pancasilais, bahkan dianggap merongrong Pancasila.
 
Pada 2010 lalu, saat angka ketimpangan mencapai rekor terbaru 0.41, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah kita, mirip dengan yang dilakukan oleh Orde Baru, Pemerintah justru mengeluarkan Perpres No. 54/2017 mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang kini diubah lagi menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Saya melihat ada kesamaan pola di sini. Di tengah situasi ketimpangan, masyarakat justru dicekoki isu toleransi oleh Pemerintah.
 
Indonesia sebenarnya punya sejumlah modal yang lebih baik dari Thailand. Meski sama-sama pernah dikangkangi oleh rezim militer, kini Indonesia telah melangkah menjadi negara yang lebih demokratis. Mengacu pada Indeks Demokrasi yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, pada 2019 Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. Di ASEAN, posisi Indonesia masih berada di atas Thailand (peringkat 68 dunia) dan Singapura (peringkat 75 dunia), meskipun berada di bawah Malaysia (peringkat 43 dunia) dan Filipina (peringkat 54 dunia).
 
Sesudah era Reformasi, para jenderal Indonesia yang masih punya minat pada dunia politik tidak lagi menjadikan militer sebagai kendaraan politik mereka. Mereka terjun ke politik melalui jalur demokrasi, yaitu dengan pensiun dari karir militernya dan kemudian mendirikan partai politik yang berkontestasi secara fair dalam Pemilu. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, yang dua periode menjabat Presiden RI, mendirikan Partai Demokrat. Begitu juga dengan Jenderal Wiranto, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia mendirikan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Atau, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan, ia juga terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). 
 
Itu adalah preseden bagus dalam proses demokratisasi di Indonesia, yang menandai komitmen militer Indonesia terhadap demokrasi. Ini pula yang membedakan kita dengan Thailand. Saat pertama kali menulis mengenai Thailand di Mingguan Salemba pada pertengahan tahun 1970-an, saat saya masih kuliah, saya juga tidak bisa membayangkan kalau kita bisa mengakhiri rezim militer Orde Baru dengan rezim sipil yang demokratis. 
 
Tentu harus jujur diakui, upaya itu bukan semata hasil kerja masyarakat sipil. Sebab, mustahil kita bisa mulus mengakhiri rezim militer Orde Baru tanpa dukungan dari figur-figur militer reformis di dalamnya. Persis di situ kita lebih baik dari Thailand. Nicholas Farrelly (2013) melihat bahwa apa yang terjadi di Thailand saat ini merupakan contoh kegagalan para elitenya mengkonsolidasikan demokrasi. 
 
Pertanyaannya kemudian, meskipun secara demokratis posisi kita lebih baik, bisakah kita mengatasi isu korupsi dan ketimpangan lebih baik dari Thailand?
 
Jakarta, 13 Februari 2020

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA