Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

FSGI: Peraturan Sanksi Transparansi Dana BOS Belum Jelas

Kamis 13 Feb 2020 16:56 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Ratna Puspita

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) - Heru Purnomo

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) - Heru Purnomo

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kemendikbud tak menyasar kemungkinan dana BOS untuk memperkaya kepala sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo memandang peraturan soal transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih belum jelas di bidang sanksi hukum. Ia mengatakan, belum ada kejelasan laporan secara transparan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Baca Juga

Heru mengatakan, peraturan soal penyalahgunaan tata kelola anggaran BOS lebih kepada kesalahan prosedur dalam belanja barang dan jasa. Padahal, kata dia, penyalahgunaan anggaran bisa juga terjadi untuk memperkaya diri kepala sekolah dan kelompoknya sehingga negara dirugikan.

Jika itu terjadi, Heru mengatakan, maka yang dilakukan sekolah sudah mengarah pada tindakan pidana. "Kejelasan hal ini belum tampak dalam Permendikbud. Padahal, semangat tata kelola BOS yang kita kehendaki adalah pengelolaan yang transparan, akuntabilitas, dan anti korupsi," kata Heru, Kamis (13/2). 

Di dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana BOS, Heru meragukan adanya transparansi dan pengelolaan dana BOS. Sebab, dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS belum diatur secara jelas. 

Di dalam Pasal 14 ayat 1, dituliskan "Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing." Sementara di Ayat 2, "Tata cara pengelolaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri."

Di Pasal 17 Ayat 2, disebutkan apabila pelaporan tidak dilakukan maka penyaluran dana BOS reguler pada tahap berikutnya tidak dilakukan. Heru menegaskan, sanksi yang diberikan masih belum menjamin transparansi ke depannya. 

Atas dasar tersebut, kata Heru, FSGI meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan transparansi anggaran. Mulai dari tahapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), distribusi anggaran kas bulanan, lalu dilanjutkan dengan belanja barang dan jasa secara transparan. 

"Bahkan, kalau perlu memakai konsep e-budgeting, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran secara online dan sinkron. Sehingga, kepala sekolah sebagai pengguna anggaran bisa mengelola anggaran BOS dengan baik dan benar," kata dia lagi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA