Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Pertaruhan Relasi Muhammadiyah dengan PAN Pascakongres

Kamis 13 Feb 2020 12:20 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), Senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa (tengah) dan sejumlah kader PAN lainnya berkumpul saat kericuhan terjadi di sidang pleno Kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), Senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa (tengah) dan sejumlah kader PAN lainnya berkumpul saat kericuhan terjadi di sidang pleno Kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).

Foto: Antara/Jojon
Akomodasi kader Muhammadiyah secara proporsional usai kongres PAN

Oleh Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, Guru Program Studi Ilmu Politik dan Dekan FISIP UMJ

Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari Sulawesi Tenggara telah berhasil memilih kembali Zulkifli Hasan (Bang Zul) sebagai Ketua Umum PAN Periode 2020-2025. Terpilihnya Bang Zul sudah diprediksi sejak beberapa waktu sebelum pelaksanaan kongres. Bang Zul berhasil mengalahkan Mulfachri Harahap (Bung Mulfachri). Bang Zul memperoleh 331 suara, sementara Bung Mulfachri mendapat 225 suara.

Bang Zul terpilih kembali pasca-Pemilu 2019 yang hasilnya mengecewakan bagi PAN. Perolehan kursi DPR RI mengalami menurunan empat kursi dari 48 kursi hasil Pemilu 2014 menjadi hanya 44 kursi. Kursi DPR RI asal Jawa Tegah yang pada Pemilu 2014 mendapat 8 kursi menjadi nol kursi. Terlepas ada isu rekayasa untuk “menghabisi” kursi PAN di Jawa Tengah, kosongnya kursi DPR RI dari Jawa Tengah merupakan tamparan tersendiri bagi PAN. Beruntung di beberapa provinsi lainnya berhasil mendapat dan menambah kursinya. Sumatera Barat misalnya berhasil menambah dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Papua yang sebelumnya mendapat 1 kursi bertambah menjadi 2 kursi.

Menyikapi hasil yang tak menggembirakan pada Pemilu 2019, ditambah kisruh Kongres V yang memalukan, harus disadari bahwa kalau hal ini tidak disikapi secara serius, kondisi ini akan semakin meningkatkan kekecewaan dan rasa pesimistis bukan saja di lingkup kader, pemilih loyal yang berasal dari warga Muhammadiyah, tapi juga simpatisan PAN terkait dengan masa depan PAN, terlebih dalam menyongsong Pemilu 2024.

Sekadar urun rembug, ada tiga hal yang dapat dilakukan PAN. Kalau tiga hal ini dilakukan, optimis, bukan hanya akan mengurangi kekecewaan dan rasa pesimistis terhadap masa depan PAN, tapi –insya Allah– akan membawa kesuksesan bagi PAN pada Pemilu 2024.

Buang Prinsip The Winners Take All

Pertama, penyakit kebanyakan partai politik selepas mengadakan perhelatan akbar seperti kongres, biasanya yang terpikir di kubu pemenang adalah upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Prinsip the winners take all, bahwa yang menang mengambil semuanya, sering dilakukan dan menjadi pilihan utama pemenang kongres. Akibatnya, kerap timbul kekecewaan di kubu yang kalah kongres. Buntutnya, lahirlah partai tandingan atau eksodus politik ke partai lain.

Sebagai partai yang lahir di era Reformasi, PAN atau Bang Zul tak boleh melakukan prinsip the winners take all. Bang Zul perlu mengakomodir seluruh kader terbaik PAN. Pihak-pihak yang kalah di kongres tetap diakomodir masuk dalam kepengurusan periode 2020-2025. Apapun, pihak yang kalah juga mempunyai konstituen dan telah ikut bersumbangsih membesarkan atau setidaknya membuat PAN tetap hidup di banyak daerah. Perolehan suara Bung Mulfachri sebanyak 225 dan suara Mas Dradjat Wibowo sekalipun hanya 6 suara perlu menjadi pertimbangan Bang Zul dalam penyusunan Kabinet PAN Periode 2020-2025.

Lebih elegant lagi, bila dalam penyusunan pengurus, Bang Zul mendatangi pihak yang kalah di kongres. Ini akan menjadi tradisi yang baik dan harapan positif bagi masyarakat di tengah menguatnya ketakpercayaan kepada partai. Masyarakat hanya memposisikan partai secara pragmatis menjelang pemilu, selebihnya apatis, bahkan tak percaya.

Tawaran ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh PAN atau Bang Zul. Kecuali para petinggi PAN yang menang di kongres hanya memahami partai secara sempit dan pragmatis terkait kepentingan sesaat, atau menempatkan PAN hanya sebatas dalam pengertian das sein (senyatanya), yang penuh intrik, culas, dan tak bermoral, sambil membuang jauh-jauh PAN dalam pengertian das sollen (seharusnya), yang menempatkan nilai-nilai politik pada tempat yang seharusnya (proporsional, adil).

Akomodasi Muhammadiyah secara Proporsional

Kedua, secara historis, kelahiran PAN mempunyai keterkaitan yang erat dengan Muhammadiyah. Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Semarang, 1998, bukan hanya menjadi picu awal kelahiran PAN, tapi juga asbab lahirnya ghirah (semangat) yang luar biasa di lingkup warga Muhammadiyah dalam proses pendirian PAN. Tanpa sumbangsih warga Muhammadiyah saat itu, percayalah PAN tak akan pernah lahir, lolos Pemilu 1999, dan mendapat suara yang signifikan pada Pemilu 1999.

Namun sejak awal berdirinya hingga saat ini, representasi Muhammadiyah di tubuh PAN jauh dari representatif. Jauh dari proporsional. Justru kelompok di luar Muhammadiyah tampil dominan dalam kepengurusan PAN. Dalam pencalegan juga terlalu sering kader-kader Muhammadiyah dibikin kecewa karena ditempatkan secara tidak adil pula.

Dalam beberapa Musyawarah Wilayah (Muswil), intervensi DPP PAN juga terbukti berhasil menyingkirkan kader Muhammadiyah. Kasus Muswil PAN Jatim 2015 rasanya yang paling “norak”. Kader Muhammadiyah (Kuswiyanto, alm.) yang berhasil memenangkan suara di Muswil justru dirampok kemenangannya. DPP PAN justru mengSKkan Masfuk sebagai Ketua DPW PAN Jatim. Keputusan ini tidak saja melukai kader Muhammadiyah yang berada di PAN, tapi juga telah membikin kecewa Muhammadiyah Jawa Timur, baik sebagai jam’iyah maupun jamaah. Kekecewaan ini masih terasa hingga saat ini.

Beberapa waktu lalu saat saya diundang menjadi pembicara dalam acara yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim, yang dihadiri oleh perwakilan PDM se-Jawa Timur, ada pernyataan-pernyataan dari beberapa PDM yang kecewa dan bernada ancaman. Mereka mengancam kalau hasil kongres mendatang (Kongres Kendari) dan Muswil berikutnya mengecewakan Muhammadiyah lagi, mereka akan menggembosi PAN pada Pemilu 2024. Dalam relasinya dengan Muhammadiyah, PAN memang terlalu sering mengabaikan fatsun politik. Relasinya cenderung bersifat ahistoris.

Pola relasi Muhammadiyah dan PAN yang buruk ini mesti harus menjadi perhatian Bang Zul dalam pembentukan pengurusan periode 2020-2025 dan pencalegan pada Pemilu 2024. Dan saya meyakini Bang Zul mempunyai niatan yang baik untuk memperbaiki relasi yang buruk ini. Hal ini setidaknya ditandai oleh “silaturrahim politik” yang dilakukan Bang Zul menjelang berlangsungnya Kongres Kendari ke beberapa tokoh Muhammadiyah, termasuk menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta. Silaturrahim politik ini sejatinya dilakukan diam-diam, namun ternyata belakangan info silaturrahim ini pun menyebar ke mana-mana.

Sebagai bentuk dari niatan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Muhammadiyah, akan lebih baik juga bila dalam penyusunan kepengurusan, Bang Zul kembali bersilaturrahim ke PP. Muhammadiyah. Silaturrahim politik ini soal kepatutan (fatsun) atau adab saja, tak ada keharusan. Silaturrahim ini akan membuang kesan kalau Muhammadiyah selama ini hanya menjadi pendorong mobil mogok menjelang pemilu, namun selepas itu ditinggalnya begitu saja.

Akomodasi kader-kader Muhammadiyah dalam kepengurusan PAN juga akan menjadi bukti keseriusan membangun relasi yang lebih baik. Bila sebelum kongres beredar rumor bahwa Bang Zul akan mempertahankan duetnya dengan Mas Eddy Soeparno, rasanya Bang Zul perlu mempertimbangkan secara serius mengakomodir kader Muhammadiyah untuk jabatan sekretaris jenderal. Kalau ini dilakukan, dipastikan PAN akan mendapat simpati luar biasa dari elit dan warga Persyarikatan di semua tingkatan. Mereka yang sebelumnya memendam kekecewaan dan bahkan sudah berdiaspora ke partai lain, terlebih ke partai yang secara ideologis berhimpitan dengan PAN, diyakini akan kembali ke pangkuan PAN untuk mendukung dan membesarkan PAN.

Bukan hanya itu, dalam rangkaian muswil yang tentunya akan berlangsung tak lama selepas kongres, perlu juga dipetakan dengan baik mana-mana wilayah yang secara proporsional pantas diisi oleh kader-kader Muhammadiyah. Wilayah yang secara kuantitas maupun kualitas layak dipercayakan kepada kader Muhammadiyah, sepatutnya DPP PAN memback-up dan mendukung sepenuhnya. Kasus Muswil Jatim 2015 harus menjadi pembelajaran dan tak boleh terjadi lagi.

Ubah Mekanisme Pemilihan

Ketiga, menilik Kongres IV di Bali yang hampir kisruh dan Kongres V di Kendari yang sempat kisruh, terjadi lempar-lemparan kursi, dan tidak menutup kemungkinan pada kongres-kongres berikutnya pun kekisruhan akan menjadi tradisi –sesuatu yang tak sepatutnya terjadi di tubuh PAN, maka perlu dirumuskan secara serius suatu mekanisme pemilihan ketua umum yang mampu mengeliminir bukan sekadar kekisruhan, tapi juga mencegah terjadinya money politics yang seperti sudah lazim terjadi dalam setiap perhelatan politik lima tahunan partai-partai politik di Indonesia.

Mekanisme Ahl al-Halli Wa al-Aqdi (AHWA) perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada kongres-kongres berikutnya. Secara sederhana, AHWA dimengerti sebagai mereka yang mempunyai wewenang untuk memilih pemimpin. Konteks historis, AHWA merupakan salah satu model suksesi khalifah di masa Khulafaul Rasyiddin, yang diterapkan saat pemilihan Usman bin Affan. Saat sakitnya semakin parah akibat ditikam oleh Abu Lu’luah, sebagai antisipasi vakumnya kekuasaan, Umar bin Khattab membentuk AHWA yang beranggotakan Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqqas, Zubeir Awwam, Thalhah bin Ubaidillah (mempunyai hak bicara dan suara), dan ditambah Abdullah bin Umar (hanya mempunyai hak bicara). Sidang AHWA berhasil memilih Usman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.

AHWA sebenarnya lebih tepat disebut “kelompok aristokrat”. Kelompok ini merupakan representasi politik umat Islam di zamannya. Dalam perkembangannya, merujuk pada Muhammadiyah, penentuan AHWA tidak lagi bersifat aristokrasi. Ada modifikasi berupa penggabungan antara aristokrasi dan demokrasi, yaitu dengan melibatkan voter atau pengurus di tingkat wilayah (PWM) dan daerah (PDM) dalam memilih AHWA. Modifikasi ini bisa disebut sebagai sintesis, di mana model aristokrasi tetap dipertahankan, namun pemilihan aristokratnya memakai prosedur yang lebih demokratis. Tidak sebagaimana di era Umar bin Khattab, di mana aristokratnya ditunjuk oleh khalifah sendiri.

Dibanding model pemilihan langsung yang digunakan oleh banyak partai, termasuk PAN, dan tak sedikit ormas, mekanisme AHWA lebih banyak membawa kemaslahatan. Pertama, kohesivitas dan kebersatuan lebih terjaga. Pemilihan model AHWA itu memilih banyak orang, tidak head to head antar-kandidat, sehingga kohesivitas relatif terjaga dengan baik.

Kedua, penggunaan AHWA dapat meminimalisir praktek money politics. AHWA tidak memilih ketua umum secara langsung, tapi memilih formatur atau sebutan lain yang berbilang banyak, seperti Muhammadiyah memilih 13 pimpinan atau PKS memilih sedikitnya 66 Majelis Syura. Dengan memilih banyak orang, akan menyulitkan broker atau cukong politik untuk “bermain” di arena kongres atau sebutan lainnya.

Sebagai partai yang kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah, tentu sejalan dan tepat bila PAN meniru memakai AHWA. Tentu tidak sepenuhnya harus meniru model AHWA yang diterapkan Muhammadiayah. Bisa dimodifikasi. Misalnya dalam hal penentuan ketua umum. Dalam mekanisme AHWA yang diterapkan di Muhammadiyah, mereka yang terpilih dalam 13 besar berkedudukan sama. Anggota AHWA yang terpilih dengan suara terbanyak tidak otomatis jadi ketua umum, meski belakangan, setidaknya dalam beberapa Muktamar terakhir ada tradisi di mana anggota AHWA yang terpilih dengan suara terbanyak diberi amanat menjadi Ketua Umum PP. Muhammadiyah.

Dalam konteks PAN, agar wajah maskulinnya sebagai partai tetap terlihat, maka ketentuan bahwa suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua umum perlu diubah menjadi bahwa calon dengan perolehan suara terbanyak secara otomatis menjadi ketua umum.

Kalau mekanisme ini bisa diterapkan di PAN, maka dalam konteks kepentingan eksternal, selain akan mengokohkan PAN sebagai partai utama bagi pilihan warga Muhammadiyah, juga akan menjadi daya tarik bagi pemilih muslim lainnya, termasuk juga pemilih rasional atau massa mengambang (floating mass). Sementara dalam konteks internal, mekanisme AHWA akan menjaga kohesivitas di tubuh PAN. Ketika kohesivitas terjaga, PAN tinggal berpikir bagaimana membuat strategi politik yang jitu dalam memenangkan kontestasi politik lima tahunan berupa Pemilu.

Kalau tiga tawaran di atas dijalankan dengan baik, secara politik bukan hanya PAN yang akan diuntungkan, tapi kiprah politik Bang Zul pada periode keduanya juga akan dicatat dengan tinta emas sebagai Ketua Umum PAN yang mampu meninggalkan legacy (warisan) politik berupa tradisi dan sistem politik yang bermartabat sekaligus beradab di internal PAN. Sekian.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA