Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Dunia Belum Pahami Kegentingan Asia Selatan

Kamis 13 Feb 2020 10:20 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Christiyaningsih

Muslimah India berdoa pada hari kelahiran Nabi Muhammad (Mauilid Nabi) di Kashmir India. Pemimpin Azad Kashmir menyatakan dunia belum memahami gentingnya situasi Asia Selatan. Ilustrasi.

Muslimah India berdoa pada hari kelahiran Nabi Muhammad (Mauilid Nabi) di Kashmir India. Pemimpin Azad Kashmir menyatakan dunia belum memahami gentingnya situasi Asia Selatan. Ilustrasi.

Foto: EPA-EFE/Farooq Khan
Pemimpin Azad Kashmir menyatakan dunia belum memahami gentingnya situasi Asia Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Dunia belum sepenuhnya memahami gentingnya situasi di Asia Selatan yang muncul dari perselisihan Kashmir antara India dan Pakistan. Pernyataan itu disampaikan Pemimpin Azad Kashmir atau wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, Sardar Masood Khan.

Menurut Khan, tindakan India membagi negara bagian Jammu dan Kashmir dan mencabut otonominya serta melanjutkan blokade komunikasi di wilayah tersebut semakin memperburuk situasi. Kashmir, lanjut dia, tidak bisa diabaikan oleh kekuatan global.

"Jika aku bisa mengatakannya seperti itu, kamu tidak bisa mengabaikannya. Semua orang melihatnya dari segala arah, apakah Anda duduk di Washington atau Tokyo atau Beijing atau Australia. Anda melihat Kashmir sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan," katanya dalam wawancara dengan Anadolu Agency, Rabu (12/2).

Khan melanjutkan, jika masalah antara dua negara tetangga di Asia Selatan itu tidak diselesaikan, bahaya perang nuklir dan penghancuran 130 juta orang bisa menjadi kenyataan. Menurut dia ini bukan hanya untuk Asia Selatan.

"Menurut perkiraan yang diberikan oleh para ilmuwan, 130 juta orang akan terbunuh secara instan, dan 2,5 miliar orang di seluruh dunia akan terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh radiasi dan kejatuhan nuklir," ucap Khan sembari menambahkan bahwa situasi seperti itu juga akan menyebabkan migrasi massal.

Lebih lanjut Khan menyinggung tawaran Presiden AS Donald Trump untuk menengahi perselisihan India dan Pakistan. Atas tawaran tersebut, Khan membandingkannya dengan rencana perdamaian AS untuk Palestina yang justru menciptakan defisit kredibilitas.

Khan mengingatkan piagam PBB mewajibkan Sekretaris Jenderal PBB untuk menengahi perselihan demi menghindari konflik. Dia pun mempertanyakan mengapa Sekjen PBB António Guterres tidak bisa menjadi mediator dengan kolaborasi dan bantuan dari Trump.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA