Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

DPD RI Desak Mendikbud Tingkatkan Pemerataan Pendidikan

Rabu 12 Feb 2020 15:51 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2). Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2). Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

DPD berharap perubahan kebijakan mendikbud bisa tingkatkan SDM Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Demikian diungkapkan Sultan usai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/02).

“Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antar daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.“Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas  kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia. Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia,” ungkapnya

Sementara itu, dalam paparannya di Komite III DPD RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran. Pertama, menyediakan pratik-praktik baik untuk materi ujian sekolah.

Kemudian kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, melainkan memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021.

“Kemendikbud bekerjasama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survey karakter, perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online,” ucap Nadiem.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler