Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Pemprov Jatim Usulkan Lulusan SMK Berijazah D-1

Kamis 06 Feb 2020 11:01 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani

Dua pelajar SMK 1

Dua pelajar SMK 1

Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Lulusan SMK yang mengikuti kurikulum empat tahun menerima ijazah diploma satu

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Pendidikan Jawa Timur akan segera mengusulkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar lulusan SMK yang mengikuti kurikulum empat tahun menerima ijazah diploma satu (D1). Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, usulan itu sesuai fokus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, agar siswa SMK menempuh masa pembelajaran empat tahun. 

"Dengan masa pembelajaran itu siswa telah mempunyai pemantapan kompetensi dari magang dan banyak diterima di beberapa industri. Untuk itu Gubernur Jatim akan berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk mengupayakan SMK yang lama pembelajarannya empat tahun dapat diberikan sertifikat D1," ujar Wahid dikonfirmasi Kamis (6/2).

Meski usulan tersebut belum pasti disetujui, Wahid meminta sekolah SMK lebih sering membangun koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). Apalagi, berdasarkan dara, sekitar 80 perseni lulusan SMK tersebut, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi pencari kerja

"Kepala sekolah harus memiliki jaringan dan menjalin kerja sama dengan DUDI. Baik di sekitar sekolah atau luar wilayah. Sehingga nanti lulusan SMK benar-benar siap bekerja bukan siap belajar bekerja," ujar Wahid.

Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki mengatakan, untuk mendukung peningkatan kualitas lulusan sekolah di Jatim, khususnya daerah pinggiran perlu dilakukan intervensi dari pemerintah. Menurutnya, harus diterapkan strategi struktural dengan adanya intervensi pemerintah dalam hal anggaran untuk penguatan kesehatan, pendidikan dan kapasitas daya beli. Tentu dengan adanya afirmasi dalam penganggaran.

Kemudian, kata dia, harus pula mengubah pola pikir masyarakat dalam hal pendidikan anak. Sehingga keluarga bisa mendukung pendidikan anak dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK).

"Perubahan mindset tidak bisa dalam waktu sekejap, butuh program. Sehingga intervensi harus berkelanjutan dengan pengaggaran yang matang," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA