Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Rekonstruksi Hukum dan Ekonomi di Konggres KUI VII?

Selasa 11 Feb 2020 11:49 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Foto: Tahta/Republika
MUI di KUI VII harus jawab persoalan nyata umat Islam

Oleh: DR Margarito Kamis, Ahli Hukum Tata Negara

Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke VII di Bangka Belitung pada tanggal 28-29 Februari 2020. Kongres ini mengambil tema Strategi Perjuangan Ummat Islam Indonesia Untuk Mewujudkan Negara Republik Indonesia Maju, Adil dan Beradab. Tema ini jelas fungsional.

Tema itu jelas menunjukan MUI memasuki persoalan-persoalan nyata, dalam dan krusial, yang sedang melilit sangat kuat bangsa ini. Persoalan-persoalan itu, menariknya dikenali dengan sangat baik oleh MUI. Ekonomi, hukum dan politik, itulah masalah besar yang sedang tertanam kuat dalam tubuh bangsa ini. Ketiga isu akan dibahas di Kongres nanti. Hebat. 

Kendalikan Hukum 

Dilansir Repubika.co.id, Ustad Anwar, Sekjen MUI ini  menyebut tema ini sejalan dengan penilaian Pricewaterhousecoper. Ustad Anwar menjelaskan, dalam penilaian mereka –Priswaterhousecopper - dikatakan Indonesia akan menjadi empat negara besar dalam produk domestik bruto.

Diprediksi pada 2040, 2050 Indonesia akan masuk dalam empat besar dunia dalam produk domestik bruto. Namun pertanyaannya ketika Indonesia berada di posisi itu, Indonesia menjadi negara yang adil atau tidak, negara yang maju dan beradab atau tidak? Menurut Ustad Anwar pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut tinggi, tetapi kesenjangan sosial ekonomi juga tajam (Republika.co.id, 9 Jan 2020).

Pada kesempatan lain, Ustad Zaitun Rusmin, Wakil Ketua Umum MUI seperti dilansir Hidayatullah.com menegaskan kongres ini tidak semata-mata berpikir untuk urusan ummat, tetapi urusan bangsa dan negara, jadi dari ummat untuk bangsa dan negara kita.

Ustad Zaitun lebih jauh Kongres  antara lain akan melakukan penguatan strategi ekonomi. Dalam kerangka itu KUII akan menyoroti pentingnya mewujudkan ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sangat menarik, karena  KUII menunjuk refleksif relasi fungsional ekoomi dan politik serta hukum. Untuk bidang politik Ustad Zaitun mengidentifikasi hingga saat ini kehidupan politik yang cenderung semakin liberal-sekuler banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.

Kecenderungan politik yang liberal-sekuler, teridentifikasi secara cermat oleh  MUI telah memunculkan serangkaian aspek negatif. Aspek-aspek itu, sejauh yang diidentifikasinya adalah adanya prakek-praktek politik transaksional, koruptif, diskriminatif, kanibal dan oligarkik.

Ustad Zaitun melanjutkan dengan nada kritis yang khas dalam mengidentifikasi postur penegakan hukum. Bidang ini, begitulah yang dijelaskan Ustad Zaitun, KUII menyoroti fakta bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan belum mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan masyarakat, sehingga timbul pameo “hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah” (Hidayatullah 8 Februari 2020).

Gagasan dan cakupan isu yang akan dibahas, entah secara dalam, cermat dan kritis atau tidak oleh KUII VII, harus dikatakan MUII mengagumkan. MUI bergeser, memasuki isu nyata yang melilit bangsa ini. MUI cukup berani, karena isu ini, dalam perspektif umum, mengandung daya sensitif yang khas.

Daya sensitifitas itu, akan dipaparkan pada uraian selanjutnya, terbaca dan terkandung dengan sendirinya pada Tema Kongres ini. Sesuatu yang strategis,  untuk semua alasan yang bisa dikemukakan, selalu memiliki level sensitifitas yang menakutkan, explosive. Sejarah punya catatan hebat mengenai daya sensitif eksplosif itu.

Tetapi daya sensitif itu, boleh jadi akan hilang dengan sendirinya, melayang seiring waktu berputar, bila Kongres ini berakhir dengan rekomendasi yang berisikan prinsip-prinsip abstrak membangun ekonomi, hukum dan politik. Bila ini yang terjadi, untuk alasan apapun, Kongres ini akan teridentifikasi tidak lebih dari sekadar ajang silaturrahim. Tidak lebih.

Kapitalis, korporasi dan para oligarkis, dapat dipastikan akan  tertawa terbahak-bahak. Mengapa begitu? Postur buruk hukum, ekonomi dan politik yang dirisaukan MUI harus diakui secara obyektif telah menandai, dan berserakan dalam rimba raya diskursus ketiga isu itu, sejauh ini.  Hukum progresif, hukum bermartabat, beradab dan berkeadilan, hukum sama untuk semua orang, telah sedemikian sering menghiasi setiap diskursus, sejauh ini.

Diskursus mutakhir bidang ekonomi telah dihiasi dengan gagasan ekonomi  Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi, ekonomi keummatan dan sejenisnya. Sudah sangat sering itu dibicarakan. Apa hasilnya? Nyatanya MUI masih terus terbenam dalam kegelisahan. Masalah-masalah itu membawa MUI menempatkan lagi isu yang itu-itu juga  di meja kongres kali ini.

Politik transkasional dan sejenisnya, yang dirisaukan MUI, yang dalam kenyataannya telah melambungkan konsolidasi oligarki ekonomi dan politik, sama kotornya dalam semua aspek sejauh ini dengan hukum dan ekonomi. Wacana demi wacana politik beradab,  bermartabat, bersimpuh pada nilai-nilai budaya, moral bangsa, dengan

Pancasila sebagai nadi dan sumbu penerang utamanya, tak berdampak apapun. Politik ya politik, seperti identifikasi MUI itu; buruk dalam hampir semua tampilan praktisnya.
Itulah alasan kecil yang tersedia dibalik pertanyaan masih perlu dan relefankah MUI, dengan KUII-nya kali ini keluar, berakhir dengan rekomendasi yang hanya berisi prinsip-prinsip pengeloaan hukum, ekonomi dan politik. MUI harus dipercaya, tahu lebih dari siapapun, apa yang paling relefan untuk disajikan kepada bangsa dan negara ini diakhir kongres nanti.

Kapitalis global, Oligarkis dalam semua spektrum, mungkin sedang dilanda rindu tak tertahankan agar MUI tak memasuki wilayah yang menjadi “jantung” konsolidatif structural mereka. Korporasi, mahluk yang oleh hukum khas Fabian Society Institute, Tavistock Institute  dan sejenisnya, diberi sifat sebagai manusia parsial, akan terpana bila MUI tetap menembak ketiga isu secara praktis.

Mengapa? Sejarah kapitalis tidak pernah lain selain sejarah hukum itu sendiri. Sejarah ini menunjukan dengan sangat terang kapitalis tidak mungkin tidak mengontrol hukum; pembentukan dan penegakannya. Tidak. Mengontrol hukum telah menjadi sejarah mereka. Mereka telah, dalam kasus keuangan Amerika misalnya, membuktikan tabiat jelas mereka dalam urusan hukum.

Sekadar ilustrasi, The Federal Reserve Act 1913, bukan gagasan Presiden Howard Taft dan Woodrow Wilson. Itu gagasan para Bankers;  Paul  Warburg dan J.P Morgan dua diantaranya. Tetapi sistemnya, sebagian besar dirancang oleh Paul Warburg, bankir kelahiran Jerman, yang terafiliasi dengan Kohn and Loeb and Co.

Operatornya terdiri atas 6 orang; Ndelson Aldirich, A. Piatt Andrew, Henry  Davison, Arthur Shelton, Frank Venderlip dan Paul Warburg. Mereka inilah yang merangcang  RUU – Bill The Federal Reserve itu. Bill ini disiapkan di Jackyl Island, tepat di Jackyl Islan Club, yang ibangun J.P. Morgan. Dengan beberaa perubahan kecil bill itu akhirnya dibawa ke House of Representative, dan disetujui, dan sditeken Presiden Wilson pada agustus 1913.8  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA