Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Pemerintah Belum Terima Pengajuan KEK Barsela

Senin 10 Feb 2020 03:19 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih

Ilustrasi Halal

Ilustrasi Halal

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Baru ada 15 KEK dan tidak terdapat nama KEK Halal Barsela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian belum menerima pengajuan kawasan ekonomi khusus (KEK) Halal Barsela di Aceh. Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan yang terkait pengajuan pembentukan KEK Halal Barsela.

"Kalau di tempat saya dan di Pak Menko (selaku Ketua Dewan Nas KEK), belum ada proses apapun terkait KEK Barsela," ujar Susiwijono saat dihubungi, Ahad (9/2).

Baca Juga

Susiwijono mengatakan sejauh ini baru ada 15 KEK dan tidak terdapat nama KEK Halal Barsela. Susiwijono menilai kemungkinan pengajuan KEK Halal Barsela baru disampaikan kepada Sekretariat Dewan Nasional KEK.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto mengatakan belum ada progres apa pun terkait KEK Barsela.

"Persyaratan utamanya adalah adanya anchor investornya. Dari data yang kami terima, investornya belum ada," ungkap Enoh.

Enoh menyarankan sebaiknya pengusul KEK Barsela merupakan badan usaha yang mempunyai kemampuan pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan KEK serta mempunyai pengalaman dalam pengelolaan dan pemasaran.

"Dewan (KEK) Nasional tidak menetapkan pengusul KEK, semuanya diserahkan ke pasar. Dewan (KEK) nasional hanya memberikan rambu-rambu saja," kata Enoh.

Sekretaris Jenderal Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Juliana Wahid mengatakan pengajuan KEK Barsela akan disampaikan melalui perusahaan konsorsium yakni PT Barsela Integra Madani --yang merupakan konsorsium antara PT Indonesia Surin Madani dan pemda Aceh Barat Daya.

Juliana menjelaskan progres pengajuan pembentukan KEK Barsela saat ini sedang melengkapi dokumen berupa tanah dari pemda untuk disertifikatkan menjadi HPL, di mana sudah ada progres tahap I seluas 50 hektare dari 745 hektare dengan status hak pakai.

"Kajian untuk kawasan industri yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemda berupa Feasibility Kawasan Industri, Master Plan Kawasan Industri, Amdal kawasan Industri, dan Andalalin," ujar Juliana.

Saat ini, kata Juliana, sudah memiliki kajian untuk pelabuhan Surinnya berupa Feasibility Studi Pelabuhan, Masterplan Pelabuhan, DED, serta Amdal. Sementara aspek perizinan sebagai syarat kawasan industri sedang dalam proses.

"InsyaAllah perizinan akan selesai dalam waktu Mei 2020 dan kajian kawasan industri Agustus 2020," ucap Juliana.

Juliana mengatakan pihaknya sudah melalukan pendekatan ke investor di Timur Tengah untuk mendukung proses pembangunan KEK Barsela ke depan. Kendati begitu, ia belum bisa membuka nama investor lantaran masih dalam proses negosiasi.

"Jika sudah ada kesepakatan, segera kami umumkan. Saat ini kami konsentrasi dan fokus untuk perbanyak anchor tenant dulu," kata Juliana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA