Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Penguasa Dan Masa Depan Oposisi dalam Konggres PAN

Ahad 09 Feb 2020 21:21 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Peserta Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) dari sejumlah daerah turun dari bus di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ahad (09/2/2020).

Peserta Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) dari sejumlah daerah turun dari bus di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ahad (09/2/2020).

Foto: Antara/Jojon
Meski panas konggres PAN diharapkan tetap sejuk

Oleh: DR Ma’mun Murod Al-Barbasy, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tanggal 10-12 Februari 2020 Partai Amanat Nasional (PAN) akan melangsungkan perhelatan politik lima tahunan berupa Kongres V PAN, yang akan berlangsung di Kendari Sulawesi Tenggara. Agenda utama kongres adalah memilih Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Steering Committee Kongres V PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa ada tiga calon Ketua Umum PAN periode 2020-2025 yang sudah mendaftarkan diri, yaitu Mulfachri Harahap, Asman Abnur, dan Drajat Wibowo. Sedangkan petahana Zulkifli Hasan baru akan mendaftar di Kendari pada hari Senin (10/2/2020).

Kalau pada kongres ini Zulkifli Hasan dapat terpilih kembali, maka Ketua MPR RI 2014-2019 ini akan memecahkan rekor sebagai Ketua Umum PAN yang menjabat dua kali berturut-turut. Sebelumnya tak pernah ada satu pun ketua umum yang berhasil menjabat dua kali berturut-turut. M. Amien Rais hanya menjabat sekali (2000-2005). Tahun 1998 saat Amien Rais didapuk menjadi Ketua Umum sampai dengan pelaksanaan Kongres I PAN tahun 2000, tentu tidak dihitung sebagai periodesasi, karena Ketua Umum Amien Rais tidak dipilih melalui Kongres, tapi melalui kesepakatan di internal PAN saat itu.

Kemudian Sutrisno Bachir menjabat periode 2005-2010. Hatta Radjasa periode 2010-2015 dan sempat maju kembali pada Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, namun kalah tipis dengan Zulkifli Hasan yang sebelumnya tidak diunggulkan. Dukungan Amien Rais kepada Zulkifli Hasan menjadi faktor kemenangannya. Zulkifli Hasan pun terpilih menjadi ketua umum periode 2015-2020.

Menjaga Kesejukan

Hawa panas menjelang berlangsungnya Kongres V PAN menyelimuti kondisi perpolitikan di internal PAN, terlebih tarik menarik dukungan antara ke Zulkifli Hasan atau ke Mulfachri yang didukung Amien Rais. Dalam dunia partai politik, terlebih menjelang kongres, hawa panas politik adalah hal yang lazim terjadi. Dalam menyikapi hal  ini, semestinya dijunjung tinggi oleh semua kandidat dan para pendukungnya, adalah bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan politik ini harus dibangun. Perbedaan dukungan politik harus dianggap sebagai keniscayaan tanpa harus mengorbankan atau menghancurkan partai.

Dalam konteks membangun kedewasaan politik ini, ada tiga hal yang harus diupayakan. Pertama, menjaga kesejukkan selama berlangsungnya kongres. Hawa panas yang biasanya terjadi dalam perhelatan politik harus dikelola dengan baik. Segala aturan dan kebijakan partai yang berkenaan dengan kongres harus dipatuhi oleh semua kandidat dan segenap peserta kongres. Selain itu, kesadaran bahwa PAN itu partai yang mempunyai irisan historis dengan Muhammadiyah dan kerap juga disebut sebagai partai berbasis massa Islam, yang lahir dari hasil proses reformasi, juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kesejukan politik.

Kedua, jangan benturkan Amien Rais dengan Zulkifli Hasan. Bila pada Kongres IV PAN Amien Rais mendukung dan menjadi faktor determinan atas terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN, maka pada kongres kali ini Amien Rais memilih untuk mendukung Mulfachri. Perbedaaan dukungan dan pilihan antara Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini tidak perlu disikapi secara berlebihan dan apalagi kalau harus sampai membikin PAN terpecah belah dan hancur. Jangan sampai perbedaan dukungan ini dijadikan sebagai alasan untuk membenturkan Amien Rais dengan Zulkifli Hasan secara berlebihan.

Ketiga, PAN merupakan satu-satunya partai produk Reformasi yang masih utuh dan tak sampai terpecah belah akibat kalah di kongres, yang biasanya mengakibatkan lahirnya partai tandingan. Bandingkan dengan banyak partai lainnya yang terpecah belah hanya karena kecewa atau kalah dengan hasil kongres.

Lawan Intervensi Luar

Dalam setiap perhelatan akbar partai politik seperti kongres kerap tak lepas dari intervensi pihak luar (baca: penguasa ). Dalam tradisi politik Orde Baru, intervensi politik dari penguasa dalam perhelatan politik dari partai politik, orsospol atau ormas adalah (seperti) hal yang lazim. Memasuki era Reformasi, intervensi politik ini juga masih kerap terjadi, apalagi ketika kuasa penguasa tampil sangat mendominasi.

Pelaksanaan Kongres PAN kali ini juga tak lepas dari isu bakal adanya intervensi dari penguasa untuk menggolkan calon tertentu yang dinilai bisa sejalan dengan kepentingan penguasa. Konon ada mantan ketua umum PAN yang saat ini mendukung calon tertentu yang sudah diterima oleh Istana. Kalau benar isu adanya intervensi penguasa, maka tak ada pilihan lain, kecuali harus melawan intervensi tersebut.

Konteks politik saat ini, terlebih yang terkait dengan politik check and balances sangat tidak berimbang. Dari sembilan partai politik yang saat ini mendudukkan wakilnya di DPR RI, praktis sudah enam partai yang menjadi “partai penguasa”, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PPP.

Satu partai, yaitu Partai Demokrat sejak tidak berkuasa selalu saja sikap politiknya tidak pernah jelas. Sikap Partai Demokrat tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang peragu dan cenderung méncla-ménclé dalam berpolitik

Dalam konteks politik check and balances, sikap Partai Demokrat tentu tak mungkin bisa diharapkan banyak menjadi penyeimbang politik. Kita tinggal berharap pada dua partai lainnya, yaitu PKS dan PAN untuk bisa menjadi “partai penyeimbang” dari “partai penguasa”, tentu saja “penyeimbang yang tidak seimbang”. Bagaimana mungkin akan menjadi “partai penyeimbang” ketika kekuatan PKS dan PAN di DPR RI hanya berjumlah 94 kursi: 50 (PKS) dan 44 (PAN). Bandingkan dengan enam “partai penguasa” yang mempunyai 427 kursi, dengan perincian 128 (PDIP), 85 (Golkar), 78 (Gerindra), 59 (NasDem), 58 (PKB), dan 19 (PPP).

Namun, dengan menggunakan qaidah: mâ lâ yudroku kulluhu lâ yutroku kulluhu, apa yang tidak bisa didapatkan sepenuhnya, yang sedikit pun jangan dibuang begitu saja, maka meskipun hanya dua partai, tetap saja politik check and balances harus dijalankan. Dalam konteks politik check and balances inilah, maka siapapun ketua umum yang terpilih dalam Kongres Kendari ini harus menyadari bahwa posisi politik PAN empat tahun mendatang harus mengambil posisi kritis-proporsional pada penguasa, bukan justru mencoba menjadi bagian dari “partai penguasa”.

Dan calon ketua umum yang dalam dirinya ada kesadaran untuk bersikap kritis-proporsional rasanya tak mungkin hadir dari calon yang terindikasi didukung oleh penguasa.

Kalau PAN ingin tetap eksis sebagai partai “penghuni Senayan” pada Pemilu 2024 mendatang, maka tak ada pilihan bahwa untuk empat tahun ke depan PAN harus menjadi “partai penyeimbang” atas “partai penguasa”. Pilihan menjadi “partai penguasa” sama sekali bukan pilihan yang tepat dan popular untuk PAN. Selain sekarang “partai penguasa” sudah dihuni oleh enam partai, dipatikan secara politik tak akan memberikan ruang bagi PAN, di mata publik pun PAN akan dinilai sebagai partai yang tidak mempunyai positioning politik yang jelas dan tegas. Beda tipis dengan Partai Demokrat.

Maka pilihan menjadi “partai penyeimbang”, baik secara das sollen maupun kepentingan pragmatis pada Pemilu 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi refleksi politik bagi semua kandidat ketua umum, para pendukung, dan peserta kongres PAN.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA