Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

Saturday, 20 Rabiul Akhir 1442 / 05 December 2020

KSP Sebut Peluang Perombakan Menteri Terbuka

Ahad 09 Feb 2020 07:29 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Persoalan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan wewenang presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak kabinetnya. Hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan kepala negara agar kabinet Indonesia Maju dapat bergerak lebih efektif.

"Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle jadi periode kedua tak menutup kemungkinan," kata Donny Gahral Adian dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (8/2).

Kendati, dia tidak bisa memastikan apakah perombakan kursi menteri itu benar-benar akan dilakukan Jokowi. Donny mengatakan, yang jelas segala kritik ke Istana akan menjadi baham evaluasi bagi presiden.

Presiden Jokowi akan melihat dan menilai apakah program-program yang dipimpin oleh para menterinya itu benar-benar tercapai atau hanya disampaikan saja.

"Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle. Persoalan reshuffle, evaluasi, itu kita serahkan pada Presiden karena saya kira presiden akan menerima masukkan dengan seobjektif mungkin," kata Donny.

Dia memastikan bahwa presiden terus memantau evaluasi para menteri yang disampaikan berbagai pihak, baik itu berdasarkan laporan atau informasi di media sosial. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang sangat terbuka terhadap berbagai opini.

Jokowi membaca dinamika di akar rumput. Donny melanjutkan, presiden juga turun ke lapangan untuk mendapat masukkan langsung.

"Tapi apa masukkannya, bagaimana dampaknya terhadap keputusan Presiden, itu kami tak tahu dan kami tak bisa mengatakan mana yang akan direshuffle, karena semua kembali pada Presiden sendiri," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Effendi, terdapat beberapa menteri Jokowi yang perlu dievaluasi dari jabatannya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, Jokowi memiliki banyak program di bidang ekonomi yang sangat bagus. Namun, menurutnya, program itu tidak didukung dengan menteri di bidang perekonomian.

Effendi kemudian meminta perlunya evaluasi kepada Menteri Keungan Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani dianggap tidak memiliki nilai jual di mata pasar.

Selain Sri Mulyani, Effendi menyoroti kinerja Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Pariwisata Wishnutama. Menurut Effendi, kedua menteri ini tidak bekerja sesuai harapan selama 100 hari kepemimpinan Jokowi.

Dia juga menyoroti kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurut dia, mantan CEO Gojek itu tak pantas menjabat Mendikbud.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA