Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

islam

Ekspresi Politik Islam dan Nasib Khutbah yang Diseragamkan

Jumat 31 Jan 2020 04:31 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Raja Pakubuwono X ketika berkunjung ke Masjid Luar Batang 1920

Foto:
Apakah sejarah politik umat Islam akan terulang kembali?

Eforia ini berlangsung hingga masa reformasi dengan Amien Rais sebagai maskotnya. Kala itu memang sudah terasa ada angin lain yang menumpang gerakan ini. Entah mengapa sebagian golongan Islam yang dahulu tersingkir dalam kekuasaan kini bergandengan tangan dengan golongan ‘penerus’ jargon bahwa ada gerilya kembali ke Piagam Jakarta. Tampaknya ini persis dengan pepatah bijak: Musuh lawanku adalah sahabatku! Mereka seolah bersatu meski beda tujuan politik. Mereka paham betul dan tahu bahwa tidak ada yang abadi dalam politik selain kepentigan itu sendiri.

Maka hasilnya. sama nasib dengan rezim Orde lama, Rezim Orde Baru pun tumbang. Hasilnya pun luar biasa. Pada awal reformasi puncak elit politik negeri dipangku orang Islam: seperti Presiden (Gus Dur/kader NU, Ketua MPR (Amien Rais/kader Muhammadiyah), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Kader Himpunan Mahasiswa Islam). Dan Akbar Tanjung ini dalam sebuah perbincangan kerap menceritakan situasi unik sekaligus ‘hebat’ ini. Sebuah pencapaian yang tak pernah terbayangkan dalam rezim sebelumnya, baik Orde Lama dan Orde Baru.

Tapi dengan bergulirnya waktu, diam-diam situasi ini mulai memudar. Awalnya, dipicu dari peristiwa robohnya menara kembar di New York akibat aksi teror dengan cara menabrakkan pesawat udara sipil ke gedung itu. Dunia geger. Amerika Serikat marah besar. Presiden George Bush kala itu menyerukan perang suci atau perang salib (Crussaide).

Maka isu teror menjadi isu dunia. Seruan untuk mengawasi gerakan Islam menjadi sangat nyaring dan menjadi gerakan global. Padahal sebelum itu, Amerika Serikat memakai gerakan Islam untuk memberantas dan berperang dengan dedekongkot negara komunis, yakni Rusia, di Afghanistan. Lagi-lagi, layaknya ‘persatuan politik’ kemesraan yang telah terbangun menjadi ambyar ketika ketika politik berkehendak lain.

Maka berturut-turut muncul aneka gerakan seperti pembungkaman ekpresi politik Islam di Aljazair, Afrika Utara (Libya dan Mesir). Sikapnya ekpresi politik Islam harus diberangus. Tak cukup dengan itu dianggap membahayakan karena berani melawan kepentingannya sebagai ‘polisi’ dan penggenggam merah-biru keadaan dunia.

Indonesia sebagai lazinya dalam sejarah negari semenjak zaman ‘kiwari’, juga terkena imbas. Apaagi dengan posisi demograsi sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Maka kekeuatan dunia tak kasat mata alias tak teraba ikut terasa bermain di sini. Lagi-lagi isu lama ‘Adanya Gerilya Kembali Ke Piagam Jakarta’ bangkit kembali.

Dan, memang sekilas terkesan berbeda, tapi sebenarnya isunya sama saja. Maka istilah radikal hingga fundamentalis Islam bersliweran dan kuyup membasahi wacana politik Indonesia.

Uniknya, sama dengan zaman Orde Lama atau Orde Baru wacana pengawasan pengajian hingga khutbah pun kembali berlangsung. Sertikasi guru ngaji atau ustaz kembali hadir dengan argumen mencontoh Saudi Arabia, Mesir dan Turki. Celakanya aas wacana ini banak yang tak sadar bila negara tersebut bukan negara yang menganut demokrasi yang mengedepankan kebebasan berbicara dan berorganisai warganya.

Polemik soal pengawasan khutbah misalnya belakangan menggelinding seru sehingga seorang Staf khusus Menteri Agama Fachrul Razi bidang Hubungan Antarorganisasi Kemasyarakatan Sosial dan Komunikasi Publik, Ubaidillah Amin, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan tentang rencana sertifikasi dai dan penyeragaman khutbah.

Seperti yang ditulis Republika.co.id, Ubaid yang akrab dipanggil Gus Ubaid mengatakan, ada informasi yang tidak utuh dari pemberitaan tersebut. “Saya rasa ini ada informasi yang tidak utuh yang sampai ke masyarakat, penting saya jelaskan, itu tidaklah benar,” kata dia Jakarta, Kamis (30/1).   

Gus Ubaid menjelaskan, Menag di beberapa sambutannya mengatakan beliau menceritakan terkait moderasi beragama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Di UAE itu semua khatib masjid di sana harus tersertifikasi negara, dan mereka hanya boleh memberikan khutbah di salah satu masjid yang ditunjuk saja.

Tak hanya itu, materi khutbahnya itu diatur negara dan tidak boleh keluar dari konteks yang setiap pekannya diberikan kepada masing-masing pengkhutbah di masjid-masjid tersebut.

Masih menurut Gus Ubaid menyampaikan maksud Menag, biasanya di akhir khutbah itu para khatib doanya ditutup dengan doa untuk kedamaian negaranya dan pemimpinnya.
Menurut Gus Ubaid, Menag menceritakan, beliau sempat menanyakan kepada Menteri Wakaf dan Agama di sana, mengapa hal itu dilakukan? Menteri wakaf Dan Agama UAE mangatakan, mereka belajar dari masa lalu dan negara Timur Tengah saat ini, karena banyak propaganda yang dilakukan sekelompok golongan yang ingin memecah belah bangsa mereka itu lewat jalur khutbah-khutbah di masjid.

“Menteri Agama hanya mencontohkan bukan berarti menerapkan di Negara Indonesia,” tutur Gus Ubaid menggarisbawahi poin pembicaraan Menag. 

Kendati demikian, Gus Ubaid mengatakan, doa untuk kedamaaian bangsa di akhir khutbah bisa ditiru, bahkan Menag mengatakan kepada beberapa teman media, negara seperti UAE dan Arab saudi gaya baru telah menerapkan moderasi beragama, padahal Indonesia sudah lama mempraktikkannya.

Lebih lanjut Gus Ubaid menerangkan, terkait sertifikasi dai, Menag mengatakan tidak mewajibkan, akan tetapi Kementerian agama akan memberikan sertifikat kepada dai yang berkenan.

Hal ini, ungkap Gus Ubaid, berangkat dari masukan para tokoh ormas agama yaitu agar pada dai di lembaga negara benar-benar harus dipilah agar dapat memberikan pencerahan agama yang lembut, menjaga toleransi, dan keutuhan negara dengan semangat Islam rahmatan lil alamin.

Alhasil, atas adanya situasi seperti ini silahkan pahami sendiri. Tentu saja dengan melihat kembali kepada latar belakang sejarah politik umat Islam di negeri ini? Dan mudah-mudahan pula kita tidak tengah mengulang politik belah bambu peninggalan Snuck Hugronje di era kolonial: Islam kalau sekedar ekpresi ibadah dibiarkan dan malah harus didukung, tapi ketika menjadi ekpresi politik harus ditebas sebab akan timbulkan kekacauan!

Wallahu’alam

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA