REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo rencananya akan melantik pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/12) siang. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap KPK periode yang baru ini dapat menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai.
"Ketika orientasinya bukan hanya pada pencegahan, tapi juga kasus-kasus besar tentu akan mengembalikan harapan publik terhadap KPK yang sekarang," ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).
Ia mengatakan, ada sejumlah kasus korupsi yang belum diselesaikan oleh KPK periode sebelumnya. Beberapa di antaranya seperti, kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Sekarang juga ramai Jiwasraya, impor beras, kerugian-kerugian negara yang potensi kerugiannya di atas Rp5 triliun itu sewajarnya KPK yg baru memberi perhatian lebih," ujar HNW.
Terkait Dewas KPK, HNW berharap mereka dapat membuktikan kerjanya ke masyarakat. Ia tak bisa menampik, kehadiran Dewas dinilai banyak pihak akan melemahkan KPK. Namun, ia berharap dibentuknya Dewas ini dapat menjawab keraguan publik dan menguatkan komisi anti-rasuah tersebut.
"Mudah-mudahan Dewas yang akan dilantik betul-betul bisa membalik perkiraan negatif, dan kemudian bahkan menghadirkan, syukur-syukur nama yang disebut Pak Jokowi kemarin adalah betul-betul yang nanti akan menjadi anggota," ujar HNW.
Harapan juga diberikan HNW kepada nama-nama yang sempat bocor ke publik. Salah satunya adalah mantan hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar.
"Kita berharap itulah nama yang akan dilantik dan karenanya akan memberikan harapan publik bagi kelanjutan penegakan korupsi," ujar HNW.
Diketahui, Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, dijadwalkan dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12). Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik anggota Dewan Pengawas KPK yang merupakan amanat UU nomor 19/2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK.
