Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Pertamina Usulkan DMO Sawit untuk FAME Biodiesel

Rabu 29 Jan 2020 18:27 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kanan) dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan sambutan saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kanan) dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan sambutan saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Negara bisa menghemat impor BBM dengan penggunaan biodiesel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa membuat Domestik Market Obligation (DMO) Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan demi keberlangsungan green diesel pihaknya membutuhkan dukungan dalam bentuk DMO, baik dalam volume maupun harga.

Menurut Nicke, kebutuhan minyak sawit untuk B100 seperti halnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tengah mengerjakan proyek 35.000 MW yang membutuhkan banyak pasokan batu bara. Proyek ini mendapat dukungan dalam bentuk DMO batu bara.

"Seperti halnya PLN bangun 35.000 MW yang butuh suplai batu bara besar yang volume dan harga ada batas bawah dan batas atas," ujar Nicke di Komisi VII DPR RI, Rabu (29/1).

Lebih lanjut dirinya menerangkan batas bawah yang terdiri dari biaya produksi dan margin akan terus menjaga keberlangsungan produsen crude palm oil (CPO). Lalu batas atas sesuai dengan harga pasar untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina.

Pihak pertamina meminta dukungan dari Komisi VII untuk aturan DMO ini. "Dukungan Komisi VII DPR untuk aturan DMO. Kemudian ada juga butuh dukungan pajak karena dari CPO ke FAME kena pajak diproses kena lagi. Kalau nanti B100 nggak akan lagi kena pajak karena semua di kilang. Tapi kalau masih di luar kilang masih kena pajak-pajak jadi butuh dukungan," imbuhnya.

Menurut Nicke dengan program B20 dan B30 bisa negara bisa melakukan penghematan dari impor BBM. Pada 2019 berhasil menghemat Rp 43,8 triliun dan pada tahun ini diproyeksikan Rp 63,4 triliun.

Selain itu juga berdampak pada aspek lingkungan, ada perbaikan pengurangan emisi gas rumah kaca 9,91 juta ton di tahun 2019.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA