Rabu 29 Jan 2020 13:02 WIB

13 Perusahaan Manfaatkan Keringanan Pajak untuk Vokasi

Pemerintah menyediakan Pengurangan Pajak Super untuk mendorong pendidikan vokasi.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Dwi Murdaningsih
Pemerintah menyediakan Pengurangan Pajak Super untuk mendorong pendidikan vokasi. Foto: Siswa SMK (ilustrasi)
Foto: Antara
Pemerintah menyediakan Pengurangan Pajak Super untuk mendorong pendidikan vokasi. Foto: Siswa SMK (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong industri melakukan kegiatan vokasi. Insentif berupa Pengurangan Pajak Super atau Super Tax Deduction pun diberikan bagi pelaku usaha atau industri yang menjalankan program vokasi.

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yunirwansyah menyebutkan, hingga akhir 2019, tercatat 13 perusahaan telah melakukan vokasi. Semua perusahaan yang bergerak di industri alat berat tersebut berlokasi di Jawa Timur.

Baca Juga

"Laporan yang baru masuk segitu. Bisa jadi tambah," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta pada Selasa, (28/1).

Ia menjelaskan, salah satu syarat agar industri mendapat Super Tax Deduction yakni harus membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekolah Menengah Kejuruan maupun Perguruan Tinggi, baik swasta maupun negeri. "Mereka (13 perusahaan) sudah PKS dan penuhi syarat," kata Yunirwansyah.

Menurutnya fasilitas pajak ini dapat mendorong Wajib Pajak (WP) berpartisipasi dalam vokasi. Sebab, pengurangan pajaknya cukup besar.

"Harusnya tertariklah, dikasih biaya dua kali lipat," ucap dia.

Yunirwansyah yakin ke depannya berbagai perusahaan di Jakarta akan turut memanfaatkan Super Tax Deduction, mungkin setelah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak pada Maret-April mendatang.

Meski memberikan insentif pengurangan pajak yang cukup banyak, namun dirinya mengatakan, pemerintah tidak khawatir berdampak pada pengurangan penerimaan pajak. Sebab, pemerintah telah melakukan hitungan penerimaan pajak yang berkurang akibat ketentuan khusus atau tax expenditure.

"Bila perusahaan lakukan vokasi, penyerapan tenaga kerja lebih besar. Misal yang tadinya nganggur ketika diajak program magang oleh Astra, jadi punya penghasilan, negara bisa dapat tambahan Pph 21 dari situ, tapi tujuan utama fasilitas ini adalah tingkatkan skil Sumber Daya Manusia (SDM) kita," tutur Yunirwansyah.

Ia menyebutkan, pada 2018, tax expenditure negara sekitar Rp 221 triliun. Lalu pada 2017 berkisar Rp 170 triliun, selanjutnya pada 2016 sebesar Rp 140-an triliun.

Perlu diketahui, dengan Super Tax Deduction ini, industri yang lakukan kegiatan vokasi bisa mendapat pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200 persen. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement