Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

83 Penyalur BBM Satu Harga Siap Dibangun pada 2020

Rabu 29 Jan 2020 12:33 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S bersama Komite BPH Migas M. Lobo Balia, M. Ibnu Fajar dan Sumihar Panjaitan (dari kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1).

Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S bersama Komite BPH Migas M. Lobo Balia, M. Ibnu Fajar dan Sumihar Panjaitan (dari kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejak 2017 sudah ada 170 penyalur BBM satu harga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) menyatakan, sebanyak 83 lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga akan dibangun sepanjang tahun 2020. Pembangunan itu melanjutkan program pemerintah periode 2020-2024.

Baca Juga

Komite BPH Migas, Ibnu Fajar, mengatakan, rencana pembangunan itu telah disepakati bersama masing-masing pemerintah daerah terkait. Adapun badan usaha yang bertindak sebagai penyalur yakni PT Pertamina (Persero) serta AKR Corporindo.

"Tahun 2017-2019 sudah ada 170 penyalur BBM satu harga. Target kita mulai 2020 sampai 2024 harus ada 330 unit lembaga penyalur," kata Ibnu dalam Konferensi Pers di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (29/1).

Sebanyak 83 lembaga penyalur tersebut akan dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua. Adapun kuota penyaluran BBM mengikuti kebutuhan tiap daerah dan menjadi bagian dari kuota nasional.

Sebagai informasi, jenis BBM yang disalurkan dalam program BBM satu harga ini yakni Premium dan Solar. Kedua jenis BBM itu masing-masing dijual Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter. "Kita sudah buatkan kuota penyaluran BBM di 83 wilayah itu berdasarkan kebutuhannya," kata Ibnu.

Di hari yang sama, Ibnu mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan para perwakilan kepala daerah. Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa kendala di lapangan dalam pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga.

Kendala yang akan dihadapi di antaranya masalah akses transportasi ke daerah 3T yang akan dibangun, ketersediaan BBM yang akan disalurkan, serta perizinan oleh pemerintah setempat. Ibnu mengatakan, BPH Migas bersama badan usaha penyalur dan pemerintah daerah harus memperkuat sinergi di lapangan demi meminimalisasi kendala yang akan ditemui.

Menurutnya, jika terdapat pemerintah daerah yang tidak kooperatif, BPH Migas tidak akan memberikan sanksi. Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi akan diberikan oleh Pertamina maupun AKR Corporindo yang akan bertugas di lapangan.
"Kita pun akan menegur mitra dari badan usaha karena ini program untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah," ujarnya.
Ketua BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan mengawal ketat proses pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga dalam lima tahun ke depan. Jika target 330 penyalur tercapai, maka tahun 2024 akan ada total penyalur BBM satu harga sebanyak 500 penyalur.
"Tahun ini 2020 ini nantinya BBM 1 harga akan tersebar di 20 provinsi, 70 kabupaten dan 83 kecamatan," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA