Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Inggris Pertimbangkan Huawei dalam Proyek Jaringan Baru

Rabu 29 Jan 2020 06:22 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Dewan Keamanan Nasional Inggris akan mempertimbangkan keterlibatan Huawei dalam pembangunan jaringan internet cepat. Ilustrasi.

Dewan Keamanan Nasional Inggris akan mempertimbangkan keterlibatan Huawei dalam pembangunan jaringan internet cepat. Ilustrasi.

Foto: EPA
Dewan Keamanan Nasional Inggris akan mempertimbangkan keterlibatan Huawei

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Dewan Keamanan Nasional Inggris akan mempertimbangkan apakah mengizinkan perusahaan telekomunikasi Huawei untuk ikut terlibat dalam pembangunan jaringan internet cepat atau tidak. Keputusan ini sangat penting bagi hubungan diplomasi Inggris dengan Amerika Serikat (AS) dan China.

Program infrastruktur ini dinilai sangat penting bagi masa depan perekonomian Inggris terutama setelah negara itu meninggalkan Uni Eropa. Tapi keputusan ini juga dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Amerika Serikat (AS) menentang keterlibatan Huawei. Menurut AS perusahaan raksasa tersebut terikat dengan pemerintah China. AS mengancam akan memotong kerja sama intelijen bila Inggris tetap melibatkan Huawei.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden AS Donald Trump membahas hal ini pekan lalu. Pembahasan berlangsung beberapa hari sebelum Dewan Keamanan Nasional Inggris menggelar pertemuan pada Selasa (28/1) ini. Surat kabar the Financial Times melaporkan diperkirakan pertemuan tersebut akan menyepakati Huawei akan memiliki peran terbatas dalam proyek pembangunan jaringan internet cepat.

"Tidak ada alasan mengapa kami tidak memiliki teknologi maju di sini, di Inggris, membuat konsumen, bisnis di Inggris memiliki akses terhadap teknologi fantastis, komunikasi fantastis, tapi juga melindungi kepentingan keamanan kami dan melindungi mitra utama kami bersama kekuatan keamanan di seluruh dunia," kata Johnson. 

Keputusan ini sangat canggung bagi Johnson. Keputusan ini berisiko membuat marah AS sebagai sekutu terdekat Inggris di saat negara itu sangat membutuhkan pemerintahan Trump untuk membuat kesepakatan dagang setelah Brexit.

Di sisi lain Johnson juga tidak ingin menghina China. Sebab Negeri Tirai Bambu juga sangat penting bagi masa depan perekonomian Inggris.

Baca Juga

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA