Selasa 28 Jan 2020 16:44 WIB

Sah... Bupati Muba Dodi Reza Sandang Gelar Doktor

Diuji hampir selama dua jam, hasil disertasi Dodi Reza dinilai sangat memuaskan.

Rep: Maman Sudiaman/ Red: Agus Yulianto
Sidang Promosi Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex.
Foto: Istimewa
Sidang Promosi Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex.

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Ratusan karangan bunga berjejer rapi di halaman Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/1) pagi. Silih berganti ratusan tamu undangan mulai dari pejabat pemerintahan dan non pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah memasuki aula megah kampus bergengsi tersebut. 

Bukan kegiatan wisuda, melainkan tamu undangan tersebut untuk menghadiri rangkaian Sidang Promosi Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex.

Turut hadir Ketua Ombudsman RI Prof Amzhulian Rifai SH LLM PhD Mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin, Wakil Ketua KADIN Indonesia, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Narasumber Disertasi H Gofar, Direktur PT Tanjung Carat Putra, Regina, Presiden of Sampoerna University Marshall School, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Bupati dan Wali Kota di Sumsel, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Sumsel, serta Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD di Sumsel. Kemudian, Forkopimda Muba dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muba. 

Di tengah kesibukan Dodi Reza Alex menjadi kepala daerah hingga menahkodai, banyaknya organisasi berkompeten mulai dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel hingga Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Indonesia dan organisasi-organisasi lainnya tidak menyurutkan langkah dirinya menyelesaikan pendidikan ke tingkat Program Doktor. 

Pada pendidikan Program Doktor ini, Dodi Reza yang juga alumni Universite Libre de Bruxelles, Belgia tersebut mengambil judul Disertasi Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (TAA) Sumsel. 

Lancar dan lugas, paparan hingga pertanyaan-pertanyaan 'disapu bersih' peraih penghargaan BBL Prize Award (Tesis yang ditulis dalam Bahasa Prancis) tersebut ketika menghadapi delapan tim penguji. Tim penguji ini terdiri dari Dekan FISIP Unpad yakni Dr Raden Widya Setiabudi Sumadinata, SIP SSi MT MSi, kemudian bertindak sebagai Tim Promotor Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS, Prof H Syamsurijal AK MSc PhD, Ida Widianingsih SIP MA PhD. Kemudian, Tim Oponen Ahli Prof Armida Salsiah Alisjahbana SE MA PhD, Dr Drs H Entang Adhy Muhtar MS, Dr Drs H Heru Nurasa MA, dan Tim Representasi Guru Besar Prof Dr Drs H Sam’un Jaja Raharja MSi.

"Hasil penilaian kami tim penguji bahwa hasil disertasi promovendus Dodi Reza Alex sangat memuaskan dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Doktor," tegas Ketua Tim Promotor Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS usai memberikan penilaian pada rangkaian Sidang Promosi Doktor Dodi Reza Alex. 

Sementara itu, Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak khususnya keluarga besar dan masyarakat Muba yang hingga ke fase ini selalu memberikan support kepada dirinya. 

"Semoga capaian hingga saat ini membuat saya selalu berbuat baik untuk umat dan bangsa khususnya masyarakat Muba," ujar mantan Ketua Umum, Perhimpunan Pelajar/Mahasiswa Indonesia (PPI), Belgia, 1994 – 1996. 

Dikatakan Dodi, berdasarkan analisa, bahwa ada delapan karakteristik primer yang menentukan Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan), yaitu : a) Network management targets yang terdiri dari: 1)  Decision making; 2) Trust; 3) Power; 4) Knowledge creation and management, dan b) Management behaviors and competences  yang terdiri dari:  1) Activation; 2) Framing; 3) Mobilizing; 4) Synthesizing.

"Oleh karena itu jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) masih belum optimal dilaksanakan. Sebab, secara teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh McGuire bahwa 8 karakteristik tersebut seharusnya ada dan terintegrasi, namun dalam penelitian ini dari 8 karakteristik jejaring kebijakan, masih ada yang belum menjadi karakter jejaring kebijakan," tegasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement