Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Menyongsong Era Kampus Merdeka

Ahad 02 Feb 2020 10:13 WIB

Red: Joko Sadewo

Dwi Murdaningsih

Dwi Murdaningsih

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Kampus merdeka seperti rebranding program kampus yang sudah ada sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID,  oleh Dwi Murdaningsih*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi yang disebut Kampus Merdeka. Ada empat poin tertuang.

Pertama, pembukaan program studi (prodi) baru. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi bisa terlaksana.

Dari tiga semester tersebut dua semester boleh digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Sementara satu semester lainnya boleh digunakan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang ditempuh mahasiswa.

Kegiatan di luar kampus yang diperbolehkan misalnya mengajukan permohonan magang atau praktik kerja, penelitian, mengajar di sekolah, bisa penelitian, studi/proyek independen, pertukaran pelajar, wirausaha, atau proyek desa.

Kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan beberapa kampus besar lainnya merespons baik rencana ini. Mereka mengatakan sudah menerapkan beberapa hal yang ada di konsep Kampus Merdeka.

Mereka menyambut baik terutama soal hak belajar tiga semester di luar program studi. Menurut penulis, Kampus Merdeka sebetulnya tidak benar-benar baru.

Beberapa kampus sudah melakukan kebijakan tersebut. Sebut saja UGM, misalnya. Mahasiswa Hubungan Internasional bisa mengambil kuliah di prodi Filsafat atau Ekonomi.

Soal dua semester belajar di luar kampus juga sebetulnya sudah dilakukan. Kampus-kampus kan sudah melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang artinya mereka 'magang di masyarakat''. Biasanya selama tiga bulan.

Ketika penulis kuliah dulu, selain KKN juga ada program Praktik Kerja Lapangan (PKL) alias magang di perusahaan. Kalau ini waktunya hanya sebulan saja. Tentu soal waktu sebulan, dua bulan atau tiga bulan ini tergantung pada kebijakan masing-masing kampus.

Lantaran tak baru 100 persen, ini yang perlu dipersiapkan oleh pihak kampus. Bagaimana mengintegrasikan program-program yang sudah ada dengan usulan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim.

Namun, ngomong-ngomong soal Merdeka Belajar, menurut penulis juga tetap harus ada rule. Biar Merdeka itu tidak dianggap asal-asalan atau suka-suka mahasiswa saja. Jadi, misalnya untuk satu semester hak belajar di luar prodi, pihak kampus tetap perlu memberikan rule mata kuliah apa saja yang boleh diambil di luar prodi. Mahasiswa merdeka memilih.

Hak belajar di luar kampus, kampus perlu mengatur bidang apa saja yang diperbolehkan atau rambu-rambu apa yang harus dipatuhi mahasiswa. Prinsipnya, merdeka boleh, serampangan jangan!

Nah, untuk tidak Serampangan perlu banyak persiapan. Kampus harus siap untuk menerima mahasiswa dari fakultas lain. Kampus pun barangkali perlu menggerakkan jaringan alumni supaya bisa menampung mahasiswa untuk bisa mengikuti program magang.

Menurut pandangan penulis, hak belajar 3 semester pada mahasiswa memang seharusnya bisa memicu mahasiswa untuk menimba pengalaman lebih jauh dan tidak hanya terpaku mengejar target SKS yang tersedia.

Oh iyaa, menurut penulis, yang tidak kalah penting soal kampus merdeka ini adalah merdeka berpendapat, berekspresi. Ini yang sempat 'hilang' dari wajah kampus-kampus kita belakangan. Bukanlah belakangan sempat banyak beredar kabar mahasiswa dilarang demonstrasi? Banyak larangan-larangan aktivitas menyatakan pendapat di muka umum terkait isu-isu yang sensitif bagi pemerintah.

#Jangan lupakan kampus kecil

Bicara soal kampus di Indonesia, kita tidak hanya bicara soal UGM, UI, IPB atau ITB saja. Di Indonesia, banyak sekali kampus-kampus kecil yang juga perlu dirapikan.

Pada 2017, Kemenristekdikti mencatat lebih dari seribu kampus tidak layak beroperasi. Katagori tidak layak beriperasi salah satunya karena jumlah masiswa yang sangat sedikit.

Bagaimana dengan kampus-kampus ini pak Nadiem? Bagaimana mereka bicara soal kampus merdeka kalau untuk bisa mempertahankan kampus sendiri saja sulit?

Atas dasar ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  (Kemenristekdikti) pada era Mohammad Nasir, berencana mengurangi 1.000 perguruan tinggi swasta (PTS) lewat merger alias penggabungan. Penulis berharap program merger akan dilanjutkan dan dikawal sehingga Merdeka Belajar bisa dinikmati seluruh mahasiswa di Indonesia.

*) penulis adalah jurnalis republika.co.id

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA