Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

ESDM Masih Kaji Data Subsidi Elpiji

Selasa 28 Jan 2020 03:13 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda

Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan kinerja saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan kinerja saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Saat uji coba dengan kartu masih ditemukan warga yang kebingungan menggunakannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemberlakukan subsidi elpiji tertutup masih belum akan dilakukan segera. Ia mengatakan masih membutuhkan waktu untuk mengkaji opsi apa yang akan dipakai pemerintah untuk penyaluran elpiji bersubsidi ini.

Arifin tak menampik bahwa harga impor elpiji saat ini masih tinggi, mengingat adanya ketegangan di Timur Tengah. Namun, kondisi tersebut kata Arifin tak serta merta membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah skema penyaluran. 

"Kami masih mengkaji sistem mana untuk mencegah perembesan elpiji bersubsidi ini," ujar Arifin di Komisi VII DPR RI, Senin (27/1).

Arifin menjelaskan pihaknya perlu melakukan pembahasan yang detail mengenai skema penyaluran. Jangan sampai, opsi yang dipilih pemerintah malah tidak tepat sehingga malah menimbulkan gejolak.

"Saya juga perlu melakukan pembahasan secara detail dengan stakeholder terkait soal ini. Apalagi ini persoalan data siapa siapa saja yang berhak menerima," ujar Arifin.

Ia juga mengatakan dari uji coba yang sempat dilakukan masih ditemukan para warga yang kebingungan dalam penggunaan kartu. Ia juga menjelaskan apabila ada opsi bantuan langsung tunai maka perlu juga sosialisasi yang matang.

"Masyarakat juga belum paham bantuan langsung memakai kartu itu. Jadi perlu waktu juga untuk sosialisasi," ujar Arifin.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta kepada pemerintah untuk bisa mempertimbangkan persoalan penyaluran elpiji ini. Ia tak menampik implementasi di lapangan banyak tak sesuai dengan seharusnya. Namun mengambil kebijakan yang buru buru malah berpotensi membuat pasar kaget sehingga potensi penimbunan juga terjadi.

"Saya meminta agar pemerintah jangan buru buru menerapkan kebijakan yang belum dikaji betul. Masih banyak warga yang membutuhkan," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika bahkan mengatakan dapat laporan harga gas elpiji 3 kg sudah naik jadi Rp 35.000. Laporan tersebut masuk lewat pesan singkat menyusul wacana kenaikan harga gas melon di semester II 2020.

"Antrean elpiji 3 kg dan harga di Sumut mana lagi sudah Rp 35 ribu sesuai yang ada di koran-koran. Jadi harga Rp 35 ribu kalau dari pemerintah itu akan semester II, mereka sudah sekarang, itu yang harus dipertimbangkan," kata Kardaya di lokasi yang sama.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA