REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Gadjah Mada (UGM) siap mendukung kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. UGM akan melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian.
Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan kebijakan Kampus Merdeka merupakan pola baru sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia. Pola baru ini mengakibatkan ada banyak hal yang harus dibenahi dan disesuaikan mulai dari kurikulum, dosen, hingga sistem informasi.
"Saya berharap UGM menjadi leaderdan trendsettertransformasi pembelajaran 4.0," kata Panut.
Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM Hatma Suryatmojo mengatakan kesempatan untuk merdeka belajar telah diterjemahkan UGM dengan memberikan ruang inovasi seluas-luasnya bagi program studi untuk meningkatkan kompetensi global. Berbagai cara dilakukan. Salah satunya melalui berbagai mata kuliah kekinian seperti transformasi digital, STEAM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), SDGs, softskill, serta kompetensi abad 21.
Ia mengatakan kemerdekaan belajar itu juga memberikan peluang untuk mengembangkan program-program magang atau internship dan immersion bersama profesional, alumni, praktisi dan mitra strategis UGM.
"Kebijakan Menteri Pendidikan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka telah memberikan peluang Kampus Merdeka telah memberikan peluang besarbesar dan gayut dengan apa yang sedang dikembangkan oleh tim kurikulum UGM," kata Hatma.
Menurut dia, UGM selalu melakukan penyesuaian dan inovasi kurikulum untuk merespons perubahan dan tuntutan di tingkat lokal, regional hingga global. Ini dilakukan untuk memenuhi mandat negara kepada UGM terutama dalam memimpin keilmuan dan kontribusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat.
Hatma menambahkan pada 2016, UGM meluncurkan Kerangka Dasar Kurikulum (KDK) sebagai panduan pengembangan kurikulum di seluruh program studi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan ekosistem pendidikan yang selaras dengan inovasi-inovasi hasil revolusi industri 4.0 dan pendidikan berbasis luaran (outcome based education) maka dibutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan KDK.
Menurut dia, fleksibilitas dan otonomi pembukaan prodi secara mandiri akan mendorong sinergi dan kemitraan strategis dari dalam dan luar negeri. Lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan kelas dunia hingga perguruan tinggi peringkat atas akan semakin menguatkan kelahiran prodi-prodi baru. Dengan begitu akan mempermudah menyinergikan kampus, industri dan pemerintah sehingga lulusannya akan makin cepat terserap pasar maupun mandiri dalam kewirausahaan sosial.
"Hambatan tentu selalu ada, namun dengan kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud harus direspons sebagai sebuah peluang untuk melakukan loncatan besar menuju kemandirian dan keunggulan UGM di kancah nasional dan global," kata Hatma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
