Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

omnibus Law

Omnibus “Naif” Law, Haramkan Sertifikat Halal?

Senin 27 Jan 2020 04:31 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Ilustrasi Omnibus Law Halal

Ilustrasi Omnibus Law Halal

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Partai yang peduli umat Islam harus paham ini

Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penciptaan Lapangan Kerja, kabarnya  belum diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas. Menariknya kendati belum diajukan,  sebagian kalangan terlihat telah terguncang dengan RUU ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berlanggam Islam dan PPP adalah dua partai yang terlihat terguncang dengan satu materi dari RUU.

Kedua partai in terang-terangan menyatakan sikapnya.  PKS menolak, bukan RUU-nya, tetapi ketentuan yang mungkin menghapusan Sertifikasi Halal (Republika.co.id, 21/1/2020). Disamping PKS, PPP juga menyatakan ketidaksetujuannya. PPP tegas dalam soal ini (Warta Ekonomi, 21/1/2020).

Sejauh berita keduanya, penolakan mereka tidak dirangsang dan mengalir dari pemahaman konseptual. Itu terlihat lebih dari jelas. Mereka dalam kenyataannya hanya menolak penghapusan sertifikasi halal. Tidak lebih.

Bila pun sikap kedua partai merefleksikan posisi idiologis dan filosofisnya, sikap itu belum menjelaskan apa-apa tentang filsafat dan orentasi dasar dari UU, dimanapun  yang bersifat omnibus. Mereka sejauh itu belum menyajikan secara terbuka pertimbangan teknis politik ekonomi yang melegitimasi kehadiran UU multifaset, multi spektrum dan multiaspek; omnibus.

Omnibus bukan law. Bukan hukum. Law adanya dalam act –Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan Putusan Pengadilan, Peraturan Lembaga Negara lainnya. Titik. Begitulah sistem hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal hukum, apapun sebutannya diluar bentuk-bentuk hukum yang telah disebut di atas. Itu sebabnya apapun alasan dan argumentasinya, omnibus bukan law. Bukan, bahkan tidak. Itu jelas pada semua aspeknya dilihat dari sudut ilmu hukum.


Proteksi dan Pasar Bebas

Tetapi apapun itu, penciptaan dan pembentukan tatanan apapun, terutama ekonomi dilakukan melalui dan mengandalkan hukum. Gagasan omnibus, tak terkecuali. Gagasan ini dalam esensi liberalistiknya dan teknis politik merefleksikan dengan jelas hasrat menciptakan tatanan berusaha, dagang,  didalam dan diluar negeri dalam semangat dan spirit kompetisi yang “naïf” fair.

Perspektif liberal ini, digaungkan secara meyakinkan oleh misalnya, salah satunya Adam Smith, ekonom kenamaan itu. Belakangan persptif itu didukung tanpa reserve oleh, salah satunya, Frederich Bastiat, politikus dan jurnalis ekonomi kenamaan berkebangsaan Perancis.

Dikenal sebagai pemikir politik ekonomi dan hukum dengan liberalisme sebagai pijakan filosofisnya, ia teguh mempertahankan pasar bebas.  Bastiat muncul sebagai penantang tangguh terhadap semua usaha politik membuat hukum yang isinya membatasi pasdar bebas.

Bastiat mengutuk hukum yang  mengatur proteksi kepada kaum tertentu,  lemah. Bastiat haramkan subsidi. Hukum, ia gunakan untuk konsolidasi kapitalisme. Tetapi ia tak dapat menguasai takdirnya. Ia meninggal jauh sebelum  lahirnya Sherman Anti Trust Act 1890 yang lahir  pada masa pemerintahan Benjamin Horison, Presiden Amerika kala itu.

24 (dua puluh empat) tahun sesudahnya,  Sherman Anti Trust Act diperkuat  dengan Clayton Anti Trust Act  1914 pada masa pemerintahan  Woodrow Wilson.  Bastiat jelas tak mengetahui, mislanya Agaricultural Adjustmen Act, National Labour Relation Act, pada masa pemerintahan Franklin Delano Rosevelt, FDR.

Tetapi andai ia menyaksikannya dapat dipastikan Bastiat akan terus tersenyum sumringah. Mengapa? Tak satu dari semua UU yang menantang para katipalis itu, taipan untuk kata dengan maksud yang sama dalam kasus Indonesia yang, dapat mencegah gerak maju, juga melingkar korporasi.

Itulah hebatnya mereka. Mereka bekerja dengan logika tidak biasa, unfamiliary logical. Seperti Bastiat, F.A Hayek, pendatang jauh sesudahnya, juga penulis The Constitution Liberty,  yang mengidolakan rule of law, terus mempromosikan dan mengonsolidasi pasar bebas, free market dan free competition. Semuanya diandarkan rule of lawe sebagai pijakannya.  

Rule of law sebenarnya tidak bicara apa-apa, kecuali sebagai satu platform politik tentang larangan main tindak sesuka-sukanya –sewenang-wenang. Juga  menempatkan hukum sebagai pijakan dan panduan bersama dalam bernegara. Titik. Perkara bagaimana hukum itu diisi terserah para pembuatnya. Nalar inilah yang digunakan korporasi.     

Praktis hukum  terlihat tak lebih dari sekadar kotak kosong. Netral. Isinya tergantung siapa yang mengisinya. Hanya itu. Tidak lebih. Itulah hebatnya kapitalis. Netralitas “semu” rule of law dan detail teknis hukum berhasil dikenali. Dan dengan semua pengetahuan dan kekuatan serta networkingnya, mereka  mengambil peran sebagai pengisi, pengatur isi hukum. Politik, dalam kenyataannya, memungkinkan kesuksesan itu.

Amerika sejauh itu teridentifikasi sebagai pelopor pemunculan omnibus law. Pada awalnya dimulai dengan undang-undang state budget. Ketentuan-ketentuan yang tersebar dibeberapa undang-undang disintesakan, direkonsialsi dan disistimatisasi ke dalam satu UU. Tujuannya memudahkan bacaan atas komposisi dan skema keuangan negara.

Bagaimana gagasan omnibus itu ditransformasikan ke dalam bidang ekonomi, dan kapan dimulai? Akan terlihat dengan jelas gagasan omnibus memiliki akar politik dan teknis pada pertemuan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) di Uruguay, dikenal dengan Uruguay Round pada tahun 1982.  

Tiga tahun setelah Uruguay Round, tepatnya tahun 1985 Pemerintahan Ronald Reagen memulai dengan pembentukannya Omnibus Foreign Trade and Competitivenees Bill. Menurut identifikasi David E. Birenbaum dalam The Omnibus Trade Act of 1988: Trade Law Dialectics, RUU ini akhirnya disepakati dan dijadikan Foreign Trade and Competitivenees Act 1988.

Jelas, UU ini dibuat sebagai respon dan realisasi gagasan-gagasan dicetuskan pada  Uruguay Round  di Uruguay tahun 1982. Objek yang disepakati dalam Uruguay Round  untuk diatur, diantaranya tariff, pertanian,  anti dumping, telekomunikasi, perdagangan tekstil, penyelesaian sengketa, property right, dan beberapa lagi. 

Jelas objek yang dicakup dalam kesepakatan itu bersifat multispekturum, multi aspek, yang satu dan lainnya bertalian secara ungsional. Itu sebabnya disebutlah omnibus. Karena ragam objek yang satu dan lain saling meliputi itu, yang hendak diatur dalam satu UU, maka disebutlah Omnibus Trade Act atau Omnibus Trade Law.

Trade law bentukan Reagen ini mengotorisasi kepada pemerintah Amerika berbagai kewenangan. Tetapi secara esensial, kewenangan-kewenangan itu bersensi satu. Esensinya adalah proteksi terhadap industri dalam negeri. Industri-industri  itu antara lain; pertanian, telekomunikasi internasional, investasi luar negeri, patent, sematecht dan defisit anggaran.

Otorisasi kewenangan itu dsiatur pada pasal 301 Omnibus Trade Act 1988 ini. Pemerintah Amerika diberi werwenang melakukan tindakan hukum kepada partner, eksportir yang dinilai melakukan  unfair trading.  Pemeintah Amerika Serikat, melalui ketentuan ini dapat, selain mengambil tindakan investigasi, juga dapat mengambil keijakan lain.

Luasnya otorisasi itulah yang mengakibatkan pasal ini disifatkan oleh beberapa ilmuan hukum sebagai senjata berat yang dimiliki Amerika dalam bidang perdagangan internasional. Pasal ini diandalkan pemerintah menghadapi pihak luar yang dinilai curang dalam perdagangan dengan mereka.     

Tahun 2013 Amerika menemukan kenyataan adanya perdagangan yang memukul industri dan petani ikan Amerika. Industri ini terpukul oleh ikan impor, tentu oleh para importir ikan dari berbagai negara. Negara-negara itu, seperti dicatat The National Agricultural Law Center adalah China, Vietnam dan Thailand.

Daripada menunggu kesediaan negara lain membereskan, melakukan adjustmen dan atau beradaptasi dengan hasrat itu, lebih baik mengambil prakarsa memaksa negara lain bergeas masuk ke dalam semangat itu. GATT, yang telah  berganti wajah menjadi World Trade Organization (WTO) memasuki bawa Vietnam.

Tahun 2006 WTO, organisasai yang lebih sering menguntungkan negara besar dan korporasi multinasional pada semua level ini menarik Vietnam masuk ke Omnibus Law. Caranya? Vietnam dikurung dalam keadaan “bila ingin terus eksis dalam perdagangan internasional berkerangka rule of WTO, maka mereka harus mereformasi hukumnya.

Untuk tujuan itu, WTO mengeluarkan dari gudang tradisionalnya senjata mematikannya. WTO menyediakan bantuan teknis kepada Vietnam. Mereka menyediakan para expert bekerja membatu otoritas Vietnam menyiapkan UU yang dibutuhkan. Dan WTO pun menawarkan konsep Omnibus law kepada Vietnam untuk diambil dan  dilalui.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA