Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Petugas Gagalkan Pengiriman Akar Bahar Melalui Tanjungpinang

Ahad 26 Jan 2020 00:00 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Akar bahar (ilustrasi)

Akar bahar (ilustrasi)

Foto: Facebook
Akar bahar ini dikirim melalui jasa pengiriman JNE

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Petugas Aviation Security (AVSEC) bersama Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Wilayah Kerja Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, berhasil mencegah pengiriman 2,2 kilogram/75 ocs akar bahar (black coral). Akar bahar ini sedianya akan dikirim dari Tanjungpinang, ke Purbalingga, Jawa Tengah, melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah, Sabtu, (25/1).

Baca Juga

"Akar bahar ini dikirim melalui jasa pengiriman JNE yang dilalulintaskan melalui Bandara RHF Tanjungpinang dan sedianya akan dibawa menggunakan pesawat Lion (JT 621) tujuan akhir Purbalingga, dengan taksiran nilai ekonomis Rp 1,5 juta," kata Kepala Balai KIPM Tanjungpinang, Felix Lumban Tobing.

Felix mengungkapkan kronologis penegahan ini berawal pada saat pemeriksaan terhadap barang muatan kargo, di mana petugas AVSEC mendeteksi penampakan kayu yang mencurigakan melalui mesin X-ray. Setelah dikomunikasikan dengan petugas Karantina Ikan yang bertugas, terkonfirmasi bahwa barang tersebut adalah termasuk akar bahar yang dilindungi penuh oleh undang-undang. Sehingga dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa Tersebut oleh petugas Karantina Ikan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan upaya pengiriman akar bahar ini melanggar ketentuan UU No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 45 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

"Akar bahar tersebut sekarang telah diamankan oleh Petugas Karantina, sementara pemilik barang akan segera dicari keberadaannya guna dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus," imbuhnya.

BIKPM turut mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi. Karena akan berdampak buruk terhadap ekosistem dan sumberdaya ikan secara umum meskipun memiliki nilai ekonomis, karena sudah ada regulasi terhadap eksploitasi dan pemanfaatan satwa liar.

"Kita mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi, karena akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar," tuturnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA