Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Ini Penjelasan Pemkab Garut Soal Kerajaan Kandang Wesi

Sabtu 25 Jan 2020 16:45 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Esthi Maharani

Suasana Padepokan Syahbanda Kari Madi (SKM) milik Nurseno SP Utomo di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jumat (24/1).

Suasana Padepokan Syahbanda Kari Madi (SKM) milik Nurseno SP Utomo di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jumat (24/1).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Kerajaan Kandang Wesi hanyalah sebutan secara budaya bukan kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Badan Kesatuan Banga dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut memastikan tak ada kerajaan baru di wilayahnya. Adanya informasi yang ramai di media terkait Kerajaan Kandang Wesi di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, hanyalah sebutan secara budaya, bukan dalam artian kekuasaan yang memiliki wilayah teritorial.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, Wahyudijaya mengatakan, informasi yang beredar di media disebutkan bahwa Kerajaan Kandang Wesi mengajarkan aliran sesat dan hendak melakukan perlawanan kepada kekuasaan. Namun, lanjut dia, yang sebenarnya di Kandang Wesi hanya ada padepokan bela diri dan pengobatan Syahbandar Kari Mandiri yang dipimpin Nurseno SP Utomo.

"Saya pikir isu yang menyeruak kemarin itu berangkat dari data yang minim. Karena setelah kita tabayun, tidak ada yang namanya kerajaan," kata dia, usai melakukan pertemuan dengan Nurseno, Jumat (24/1) malam.

Ia mengakui, berdasarkan catatan sejarah, di wilayah itu memang pernah ada Kerajaan Kandang Wesi, yang merupakan salah satu kerajaan produk aklamasi dari raja-raja di Priangan setelah Kerajaan Pajajaran runtuh. Pada masa Kerajaan Pajajaran, Kandang Wesi juga disebut sebagai tempat untuk mendidik santana atau prajurit tangguh, serta membuat dan gudang senjata, dalam salah satu versi sejarah.

Kendati demikian, berdirinya SKM tak ada hubungannya dengan Kerajaan Kandang Wesi yang dahulu. Hanya lokasinya yang sama dan pemimpinnya, Nurseno, pernah diberi gelar raja oleh komunitas kerajaan di wilayah itu.

"Saya kita dengan pertemuan tadi, sudah ada titik temu untuk mengklarifikasi isu yang menyeruak kemarin. Saya pastikan di Garut tidak ada kerajaan," kata Wahyu.

Adapun gelar raja yang disandang Nurseno, ia menyebut harus dilihat sebagai kebudayaan. Artinya, gelar itu diberikan lantaran Nurseno memiliki jasa  dalam pelestarian budaya, bukan sebagai pemilik kekuasaan sebuah wilayah.

Wahyu secara pribadi juga pernah mengonfirmasi kepada masyarakat sekitar Kecamatan Pakenjeng. Tapi masyarakat menyebut di daerah itu tidak ada kerajaan.

"Nurseno juga secara pribadi selalu melaksanakan syariat Islam, tapi di aspek budaya, beliau pelestari budaya. Sementara masyarakat tidak ada sama sekali tidak terganggu. Dengan keberadaan beliau, kesejahteraan masyarakat justru terbantu," kata dia.

Pada Jumat malam, setelah datang ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Garut, Nurseno juga melakukan pemeriksaan di Polres Garut. Pemeriksaan dilakukan sejak Jumat pukul 21.00 WIB hingga Sabtu (25/1) sekira pukul 02.00 WIB. Namun usai pemeriksaan, polisi masih enggan mengeluarkan pernyataan.

Sementara itu, Nurseno membantah jika telah mengajarkan aliran sesat. Ia mengaku tak pernah melarang orang untuk beribadah, apalagi sampai mengajak orang menyimpang dari ajaran agama.

"Kalau saya ajak orang shalat ke arah timur itu baru sesat. Silakan tanya ke warga di (Desa) Tegalgede. Saya malah sering membantu pembangunan masjid," kata dia.

Ia mengaku lahir dan besar di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng. Terkait adanya isu aliran sesat itu, Nurseno menanggapinya dengan santai. Pemerintah dan aparat setempat juga sudah mengetahui aktivitas di kerajaannya.

"Saya malah sering menyebut tempat ini padepokan. Soalnya lebih banyak yang belajar bela diri," kata dia.

Ia menambahkan, Selama Kerajaan Kandang Wesi berdiri, pihaknya tak pernah imbalan atau pungutan para muridnya atau pengikutnya. Apalagi, sampai berencana untuk makar. Justru, lanjut dia, semua yang tergabung dalam oadepokan itu harus senantiasa menjaga adat budaya bangsa.

"Saya tak punya anggota kerajaan. Tak pernah memungut iuran. Bisa dibuktikan itu semua," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA