Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Hambatan Asuransi untuk Go Digital

Jumat 24 Jan 2020 11:49 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Esthi Maharani

Asuransi (ilustrasi)

Asuransi (ilustrasi)

Foto: AP Photo/David Goldman
ketika perusahaan hendak ciptakan produk digital, selalu berbenturan dengan regulasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri asuransi perlu melakukan digitalisasi agar tetap relevan dengan permintaan pasar. Salah satu peluang yang juga bisa jadi ancaman adalah geliat dari insurtech.

CEO PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), Julian Noor menyampaikan penerapan teknologi sudah jadi suatu keniscayaan. Adira Insurance sudah melakukannya di beberapa segmen.

"Ada digitalisasi di berbagai aspek yang kita kembangkan, contoh mudahnya kini karyawan bisa bekerja dari rumah," katanya di Jakarta, Kamis (23/1).

Penerapan teknologi memang membawa model bisnis baru yang menguntungkan bagi perusahaan juga nasabah. Namun, Julian menggarisbawahi tetap ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, seperti regulasi.

"Kita terkadang ingin digitalisasi tapi terhambat di regulator," katanya.

Misal saat berkolaborasi dengan sebuah perusahaan digital, mereka menuntut produk asuransi yang juga digital. Padahal mayoritas produk yang dimiliki masih sangat manual. Masalanya, ketika perusahaan hendak menciptakan produk digital, selalu berbenturan dengan regulasi.

Adira Finance berupaya untuk tetap memperluas ekosistem digitalnya. Yang terbaru, mereka bekerja sama dengan Traveloka untuk menjual produk. Kerja sama ini juga menantang karena selalu ada perbedaan sistem dengan perusahaan digital yang sudah berteknologi canggih.

Menurutnya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan karena sudah jadi permintaan pasar. Sebanyak 70 persen klaim di Adira kini dilakukan melalui aplikasi Adira. Nasabah juga lebih menyukai sistemnya yang sudah real time.

Masalah kedua yang dihadapi asuransi untuk go digital adalah belum rapinya identitas tunggal di Indonesia. Masih ada orang yang punya KTP palsu, atau SIM dan KTP yang berbeda, dan lain-lain.

"Sepanjang single identity ini belum rapi, maka susah untuk meningkatkan monitoring secara digital," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA