Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Penyaluran Pupuk Subsidi Disebut Masih Amburadul

Jumat 24 Jan 2020 11:02 WIB

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda

Pupuk subsidi.

Pupuk subsidi.

Foto: Foto: Humas PT Pupuk Indonesia
Masih sering terjadi berbagai kasus kelangkaan pasokan pupuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan pupuk-subsidi">pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Johan meminta lemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyedian dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

"Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan marjin pemasaran lebih tinggi dari yang telah di tetapkan pemerintah," ujar Johan saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (23/1).

Kata Johan, Fraksi PKS telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen, dan regulasi penyaluran pupuk subsidi sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi. 

Johan menyebut rekomendasi Fraksi PKS sejalan dengan keputusan rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian pada 5 Januari sehingga panitia kerja (panja) pupuk di Komisi IV DPR dapat melakukan pengawasan pupuk subsidi dengan optimal.

"Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar penyaluran pupuk subsidi memenuhi prinsip tepat sasaran," ucap Johan.

Johan menambahkan, rekomendasi Fraksi PKS yang lain ialah mendorong Kementerian Pertanian memperbaiki data petani penerima pupuk subsidi, mendorong PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meningkatkan kuantitas dan kualitas pupuk subsidi, dan mendesak mendesak pemerintah, TNI, serta Polri meningkatkan pengawasan di lapangan dan menindak tegas pelaku penyimpangan pupuk subsidi. Johan menyampaikan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016, sekitar 30 persen pupuk bersubsidi jatuh ke tangan perusahaan besar.

"Penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia amburadul dan memiliki banyak kelemahan baik di aspek dasar hukum, perencanaan, peredaran dan pengawasan," kata Johan.

Johan menyebut rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi dan produktivitas sejak sepuluh tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah belum tepat sasaran untuk petani penerima pupuk subsidi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA