Kamis 23 Jan 2020 04:48 WIB

DPD Dukung Program KKP di Sektor Perikanan dan Kelautan

DPD mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional

Rep: Ali Mansur/ Red: Gita Amanda
DPD menyatakan mendukung program KKP selama menyangkut kepentingan nasional. Foto sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta. ilustrasi (Republika/Prayogi)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
DPD menyatakan mendukung program KKP selama menyangkut kepentingan nasional. Foto sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta. ilustrasi (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite II DPD  RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa pihaknya mendukung program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Ini tertuang dalam Rapat Kerja antara Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo.

Baca Juga

“Kami mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan kepentingan daerah di sektor kelautan dan perikanan," ujar Yorrys dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (22/1).

Untuk itu, Yorry, meminta sesuai program kerja tahun 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah. Kemudian program kerja KKP tahun 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh pemerintah. 

"Dan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian," tambah senator asal Papua tersebut.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin. Ia berpesan, agar KKP juga ikut serta mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk ke dalam prolegnas 2020 kali ini, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan. RUU yang menjadi inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan.

"Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program-program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” kata Sultan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menyatakan terbuka dalam menerima semua aspirasi dari DPD RI. Bahkan akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan. Edhy mengaku solid akan menyelesaikan semua permasalahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. 

"Kami akan menjalin komunikasi dengan semua stakeholder apalagi aspirasi dari DPD RI. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perijinan, investasi, program budidaya ikan baik darat dan laut, nelayan, dan permasalahan-perrmasalahannya,” ucap  Politikus Partai Gerindra tersebut. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement