Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Penghapusan Kewajiban Sertifikasi Halal Langgar Hak Konsumen

Kamis 23 Jan 2020 02:54 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Friska Yolanda

Ilustrasi Omnibus Law Halal

Ilustrasi Omnibus Law Halal

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Konsumen berhak mendapat kepastian kehalalan suatu produk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, wacana penghapusan kewajiban sertifikasi halal melanggar hak konsumen. Sebab, mengonsumsi produk halal merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Baca Juga

"Kalau misal kebijakannya seperti itu (dihapuskan) jadi kontraproduktif dan langgar hak konsumen," tegas Anggota YLKI Natali saat dihubungi Republika pada Rabu, (22/1).

Aturan kewajiban sertifikasi produk halal harus tetap dilanjutkan. Ia menjelaskan, kepentingan konsumen sangat besar, sehingga instrumen kewajiban itu perlu ada. Konsumen berhak mendapat kepastian kehalalan suatu produk.

Salah satu alasan wacana penghapusan kewajiban sertifikasi halal muncul, karena dianggap menghambat investasi masuk ke Tanah Air. "Kalau itu dianggap jegal investasi, harusnya tidak seperti itu. Ini konsekuensi bagi investor yang mau buka investasi di negara yang mayoritas penduduknya Muslim," tutur Natali.

Jangan sampai, lanjutnya, kewajiban tersebut benar-benar dihapuskan karena menghambat investasi. "Nanti nasib bangsa Muslim Indonesia mau dikemanakan?" ujar dia. 

Sebelumnya beredar draf Omnibus Law yang menyebutkan penghapusan kewajiban sertifikasi halal. Hanya saja pemerintah membantah keabsahan draf itu. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA