Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Tjahjo: Ibu Kota Baru Juga Serap ASN Kaltim

Selasa 21 Jan 2020 17:18 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani

Pemindahan ibu kota

Pemindahan ibu kota

Foto: twitter @jokowi
Sekitar 20.000 kursi ASN di ibu kota baru akan diisi oleh ASN baru dan ASN lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akan memindahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang bertugas di kementerian/lembaga ke ibu kota baru pada 2024 nanti. Artinya, sekitar 118.000 ribu ASN yang saat ini bertugas di DKI Jakarta harus siap dipindah ke Kalimantan Timur. Namun, angka tersebut ternyata tidak mutlak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada 16-17 persen dari jumlah ASN aktif yang akan pensiun pada 2023-2024 nanti atau tepat saat pemindahan ibu kota dilakukan. Kekurangan ASN di ibu kota baru nanti, ujar Tjahjo, akan diisi oleh rekrutmen ASN baru dan tambahan dari ASN lokal di Kalimantan Timur. Artinya, sekitar 20.000 kursi ASN di ibu kota baru akan diisi oleh ASN baru dan ASN lokal.

"Nanti dites sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada. Termasuk oleh ASN baru dan dari Kaltim, kami akan menyerahkan kepada kementerian-lembaga untuk dicek masing-masing," jelas Tjahjo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana, Selasa (21/1).

Masing-masing kementerian-lembaga juga diminta untuk menyisir kondisi seluruh ASN pusat, termasuk pekerjaan dari setiap pasangan ASN. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi pasangan ASN, misalnya bila ada istri atau suami yang bekerja di daerah dan kesulitan untuk ikut pindah kerja ke ibu kota baru.

"Istrinya kerja enggak, kerja di mana. Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek," jelas Tjahjo.

Meski begitu pemerintah belum memutuskan apakah ASN yang keberatan untuk dipindah akan ditampung aspirasinya. Tjahjo menyerahkan masing-masing kementerian-lembaga untuk memberi kebijakan yang sesuai.

"Ini belum (diatur), kami akan serahkan kepada KL. Mereka yang tahu kondisinya," ujar Tjahjo.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA