Selasa, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 Februari 2020

Selasa, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 Februari 2020

PT Garam: Kehadiran Garam Impor Merusak Harga Garam Lokal

Selasa 21 Jan 2020 13:11 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Petani memanen garam (foto ilustrasi). Kehadiran garam impor di pasar domestik membuat harga garam produksi dalam negeri anjlok.

Petani memanen garam (foto ilustrasi). Kehadiran garam impor di pasar domestik membuat harga garam produksi dalam negeri anjlok.

Foto: Antara/Arnas Padda
Saat ini harga rata-rata garam lokal Rp 600 per kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas strategi dan kebijakan dalam mendukung perkembangan sektor pertanian. Komisi IV memanggil beberapa perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak bidang pangan.

Turut hadir Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Gunarso, Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko, Direktur Utama PT Pertani Febriyanto, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Eko Taufik Wibowo.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko menilai keberadaan garam impor membuat harga garam dalam negeri cenderung turun. "Pemerintah (berencana) mengalokasikan impor kurang lebih di atas 2,5 juta ton, sehingga secara psikologis PT Garam (Persero) pelat merah juga menjadi psikologis penurunan harga," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Menurutnya saat ini harga rata-rata garam dalam negeri Rp 600 per kilogram (kg). Padahal perseroan mematok target harga jual rata-rata Rp 1.200 per kg.

"Pada tahun lalu harga garam hancur. Harga pada tahun ini kami targetkan rata-rata harga tahun yang lalu sekitar Rp 1.200 per kg. Tahun ini hanya bisa menjual rata-rata Rp 600 per kg. Bahkan hari ini pun harga garam di truk Rp 300 per kg," jelasnya.

Ke depan, perseroan meminta pemerintah tidak mengalokasikan kuota impor garam lebih tinggi dibanding tahun lalu. "Sehingga sesungguhnya untuk kluster aneka pangan ini di minimize khususnya untuk impor-impor itu," katanya

Selain sektor pertanian, rapat ini juga membahas strategi dan kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menambahkan keberadaan BUMN sektor pangan dapat menjaga keberlangsungan komoditas pangan pada bidang sektor pertanian dan perikanan. "Komisi IV ingin mendapat masukan kebutuhan BUMN. Selain itu, mencari jalan keluar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa," ucapnya.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan dihadiri oleh 23 anggota Komisi IV.  (Novita Intan)

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA