Sunday, 10 Safar 1442 / 27 September 2020

Sunday, 10 Safar 1442 / 27 September 2020

Komisi I: Prabowo Sampaikan Soal Penguatan Pertahanan

Senin 20 Jan 2020 19:35 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono (dua kiri) berbincang dengan anggota DPR usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono (dua kiri) berbincang dengan anggota DPR usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Foto: Republika/Prayogi
Prabowo menyebut beberapa negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan salah satu poin yang dibahas dalam rapat tertutup yang digelar bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Poin tersebut soal penguatan pertahanan untuk mengantisipasi pelanggaran kedaulatan oleh sejumlah negara. 

Baca Juga

Dave mengatakan, yang menjadi fokus pertahanan bukan hanya Perairan Natuna yang tengah naik tensi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, sejumlah titik terluar lain Indonesia juga menjadi perhatian. 

"Ada penguatan lah itu karena kan sesuai kemampuan TNI jumlah kapal yg ada, personnel yang dimiliki dan juga kan wilayahnya Indonesia kan border tidak cuma Natuna. Seperti di sulawesi mengarah ke Philippines itu kan juga suka bermasalah," kata Dave di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut Dave, pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk penjagaan titik terluar di perairan. Untuk sekarang ini, ia mencontohkan ada patroli empat kapal patroli di wilayah Natuna.

Namun, itu pun masih kurang karena kuas wilayahnya ratusan mil persegi. "Jadi kita optimalkan dan tingkatkan tp jangan sampe ganggu operasi AL di tempat lain. Jadi kunci utamanya penambahan armada," kata Dave. 

Meski anggaran 2020 untuk Kemenhan sudah diketok, menurut Dave, upaya modernisasi alutsista masih bisa diusahakan. Salah satu sumber pendanaan alternatif dapat diambil dari sumber dana lainnya. 

"Kan bisa diambil dari pos-pos lainnya. Apakah dari dana emergency. Ada aturannya memungkinkan dalam emergency itu bisa ditambahkan," ujar politikus Golkar itu menambahkan. 

photo
Dave Laksono

Prabowo Subianto menyebut ada beberapa negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Ia menyebut perlu ada upaya khusus untuk mencegah pelanggaran kedaulatan oleh negara lain.

"Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Prabowo tak menyebut secara rinci negara mana yang kerap melanggar kedaulatan wilayah RI. "Ya saya cukup sebut beberapa negara," ujar Ketua Umum Gerindra.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut usai menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI yang salah satunya membahas soal perlindungan kedaulatan RI. Tensi di Perairan Natuna dengan Cina menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian dalam rapat tertutup yang digelar bersama TNI dan Kementerian Luar Negeri itu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA