Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Prabowo Sebut Beberapa Negara Langgar Kedaulatan Wilayah RI

Senin 20 Jan 2020 17:11 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho, Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Prabowo hari ini menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR terkait Natuna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebut ada beberapa negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah RI. Ia menyebut perlu ada upaya khusus untuk mencegah pelanggaran kedaulatan oleh negara lain.

"Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Prabowo tak menyebut secara rinci negara mana yang kerap melanggar kedaulatan wilayah RI. "Ya saya cukup sebut beberapa negara," ujar Ketua Umum Gerindra.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut usai menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI yang salah satunya membahas soal perlindungan kedaulatan RI. Tensi di Perairan Natuna dengan China menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian dalam rapat tertutup yang digelar bersama TNI dan Kementerian Luar Negeri itu.

Menurut Prabowo, dari rapat tersebut diperoleh kesepakatan bersama bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Namun, menjaga kedaulatan itu sendiri memerlukan upaya khusus. Sementara pertahanan itu membutuhkan investasi yang panjang.

"Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat, tapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa ya, tapi sekali lagi masalah insiden ini, pelanggaran wilayah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa," kata Prabowo.

Soal tindak lanjut pertahanan kedaulatan, Prabowo menyebut, bagaimanapun Indonesia perlu melakukan peningkatan pertahanan. Salah satu yang harus dimaksimalkan, kata dia, adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca Juga

"Supaya kita punya kemampuanlah (untuk) kita menegakan kedaulatan kita," ucap Prabowo Subianto. Upaya ini ini, tambah dia, hanya bisa dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menolak membeberkan subsatansi rapat. Namun, ia mengakui, fokus yang menjadi pembicaraan dengan Prabowo adalah soal Natuna dan penjagaan kedaulatan RI.

"In general soal natuna dan sikap kita untuk ke depan menjaga kedaulatan," ucap Utut.

Utut hanya menyebut, rapat tersebut menghasilkan enam poin. Ia menolak menyampaikan risalah rapat tersebut.

"Ya semuanya solusi, ada dua apresiasi, satu dorongan, tiga solusi. Namanya tertutup, ya gimana," ujar dia menambahkan.

photo
KRI Tjiptadi-381 mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020).

Di tempat terpisah, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terpilih, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menyebutkan, penyelesaian persoalan Natuna akan menjadi salah satu hal yang akan dikerjakan pada masa kerjanya nanti.

"Ya pasti itu (penyelesaian masalah Natuna). Intinya belum. Saya masih laporan saja," ujar Aan usai bertemu dengan Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Penyelesaian masalah Natuna akan menjadi salah satu hal yang akan ia kerjakan setelah resmi menjabat sebagai Kepala Bakamla RI nanti. Menurut Aan, ia memiliki banyak rencana kerja ke depan. Tapi, ia enggan membeberkan rencana-rencana tersebut karena belum resmi dilantik.

"Nanti rencananya banyak. Ini kan belum resmi, enggak boleh dong saya mendahului," jelasnya.

Terkait pertemuan dengan Mahfud, ia mengaku hanya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk mengisi posisi tersebut. Ia berharap dapat memimpin Bakamla RI dengan baik.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, atas amanah ini. Semoga saya bisa melaksanakan ini dengan baik. Intinya Itu saja," tutur dia.

Aan terpilih menggantikan Laksamana Madya A Taufiqurrachman sebagai Kepala Bakamla RI. Keputusan ini diambil melalui rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang berlangsung Kamis (16/1) lalu.

"Pak Aan (Kepala Bakamla baru)," ucap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (17/1).

Nama Laksamana Madya TNI Aan berhasil unggul dibanding dua kandidat lain yang ikut maju dalam TPA. LaAan Kurnia merupakan perwira TNI Angkatan Laut kelahiran Kepulauan Riau, 22 Juli 1965.

Aan lulus dari Akademi Angkatan Laut angkatan ke-32 pada 1987 silam. Sebelumnya, Aan sempat menjabat sebagai asisten operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut.

Aan sendiri sempat menjabat sejumlah posisi penting di Angkatan Laut. Ia pernah menduduki posisi Kepala Staf Koarmatim pada 2014 hingga 2015, Pangkolinlamil pada 2015 hingga 2016, Pangarmabar pada 2016-2018, dan Asops Kasal pada 2018. Terakhir, Aan Kurnia menjabat Danjen Akademi TNI pada 2018 hingga saat ini.

photo
Kapal-Kapal China di Natuna

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA